Erick Thohir Minta Plt Dirut Garuda Jaga Natal dan Tahun Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri BUMN Erick Thohir meminta Plt Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Fuad Rizal untuk menjaga operasional perusahaan jelang Natal dan Tahun Baru.

"Saya juga sempatkan Minggu telepon Plt Dirut Garuda, untuk benar-benar mempersiapkan operasional. Apalagi ini sudah menuju hari libur. Jangan sampai service menurun," ujarnya, Senin (9/12).

Erick menegaskan Garuda harus berkembang dan tidak kalah dengan perusahaan penerbangan lainnya.

"Saya yakini dengan proses yang terjadi, kita harus kembalikan citra Garuda. Bagaimana secara korporasi dapat kembali baik," jelasnya.

Lihat juga: Kementerian BUMN: Rudiantara Jadi Dirut Baru PLN

Erick belum mau komentar terkait Dirut baru Garuda. Pasalnya, pencopotan baru terjadi beberapa hari lalu. Dia pun mengungkap seleksi mungkin dilakukan pekan.

"Mungkin baru minggu ini. Saya baru akan meeting dengan direksi Garuda minggu ini," ungkap Erick.

Dia memastikan direksi yang diberhentikan sementara pasti akan diganti.

Sebelumnya, Erick mengaku tidak mempermasalahkan bila harus merombak seluruh jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk usai pemecatan direktur utama perusahaan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara.

Lihat juga: Erick Thohir Sebut Royke Tumilaar Jadi Dirut Baru Mandiri

Pasalnya, ia menduga masalah penyelundupan yang dilakukan Ari Askhara melibatkan direksi lain. Indikasinya terlihat dari keikutsertaan empat direksi dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia A9721 bertipe Airbus A330-900 yang membawa motor Harley tersebut.

Untuk itu, Erick bersama Komite Audit Kementerian BUMN akan meneruskan penyelidikan kasus dan mengevaluasi kinerja masing-masing direksi. Bila memang hasil evaluasi menyatakan perlu ada pergantian, maka Erick akan melakukannya.

"Tidak masalah kalau ganti total, kalau memang itikad tidak baik, ya ganti total," ujar Erick, Jumat (6/12).

Di sisi lain, ia memberi sinyal bahwa perombakan total yang akan dilakukannya sudah mendapat restu dari Jokowi. Sebab, pemerintah sejatinya ingin perusahaan pelat merah bisa memiliki kinerja dan citra yang baik serta mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

[Gambas:Twitter] (age/fra/age)