BPH Migas Sinergi dengan Pemda Tingkatkan Pengawasan BBM

BPH Migas, CNN Indonesia | Senin, 09/12/2019 12:57 WIB
BPH Migas Sinergi dengan Pemda Tingkatkan Pengawasan BBM BPH Migas mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan BBM bersubsidi supaya tidak terjadi kelangkaan pasokan terutama jelang Natal dan Tahun Baru. (Foto: BPH Migas)
Jakarta, CNN Indonesia -- BPH Migas terus meningkatkan pengawasan penyaluran Jenis BBM solar subsidi dan premium agar tepat sasaran. Salah satu upayanya dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga pasokan BBM solar subsidi dan premium di semua SPBU di seluruh Indonesia.

Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar menegaskan untuk mencegah terjadinya kekurangan, keterlambatan, dan kelangkaan BBM, pihaknya meminta sinergi yang baik oleh semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara.

"Kalsel merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang realisasinya masih di bawah kuota. Sebab sebagian besar wilayah di Indonesia kuotanya sudah terlampaui. Karenanya, agar tetap menjaga pasokan JBT Solar dan premium penugasan sehingga tidak ada kelangkaan atau keterlambatan terutama saat menjelang Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Begitu pula terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk juga mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM agar lebih tepat sasaran," ujar Ibnu melalui keterangannya, Jakarta, Selasa (3/12).

Selain membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihaknya juga meminta dukungan dan peran aktif kepolisian daerah untuk turut melakukan pengawasan pengendalian JBT Minyak Solar dan JBKP Premium.

Terlebih, BPH Migas telah melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian RI untuk menangani penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM.

Kesiapan Polda Sultra


Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam pun menyatakan kesiapannya dalam berkoordinasi untuk turut mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM solar subsidi dan premium penugasan serta melakukan penindakan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Kami siap melakukan penindakan hukum melalui aparat penegak hukum apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tim Pengawasan akan melakukan pengawasan lapangan ke-12 SPBU yang telah terdigitalisasi di wilayah Kalimantan Selatan dari total 120 SPBU," ujar Merdisyam.

Diketahui, realisasi volume Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis minyak solar subsidi hingga 3 Desember 2019 telah terlampaui, yakni sebesar 14,91 juta KL (102,81 persen) dari kuota sebesar 14,5 juta KL dan diproyeksikan sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar 15,46 - 16,20 juta KL.

Sedangkan untuk untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis Premium realisasi hingga 3 Desember 2019 sebesar 10,71 juta KL (97,40 persen) dari kuota sebesar 11 juta KL dan diproyeksikan sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar 15,46 - 16,20 juta KL. (fef)


BACA JUGA