Setahun Menanti, Nasib Korban PHK Freeport Belum Jelas

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan karyawan PT Freeport Indonesia mengadukan nasib mereka kepada Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, sudah lebih dari satu tahun belum ada tindakan nyata dari pemerintah terkait nasib mereka usai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2017.

Para karyawan ini sempat menyambangi Jakarta pada Juli 2018 lalu. Salah satu karyawan korban PHK Freeport Stefen Yawan mengatakan total 21 orang yang bertahan di Jakarta.

Mereka sempat bermalam di tenda seberang Istana Negara, hingga akhirnya menempati wisma milik Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

"Hanya muncul harapan-harapan baru saja, tidak ada muncul bukti fisik nyata dari pemerintah, tidak ada," katanya, Kamis (12/12).

Lihat juga: Kapal Wisata Ilegal di Labuan Bajo Gerus Pendapatan Daerah

Ia berharap pemerintah bisa menjadi penengah dalam kasus PHK sepihak tersebut. Ia menyayangkan sikap pemerintah dalam sengketa itu cenderung berpihak kepada Freeport.

"Kami meminta pemerintah minimal di tengah saja, tidak usah memihak ke kami, tidak usah memihak ke pengusaha, di tengah saja kami sudah merasa bersyukur," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Tim Advokasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport Tri Puspita mempertanyakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Pengawasan seperti macan ompong, peraturannya ada tapi tidak bisa dijalankan," ujarnya.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Ia bilang Kementerian Ketenagakerjaan tak kunjung mengeluarkan nota pemeriksaan yang merupakan hasil penyelidikan atas kasus PHK sepihak itu. Padahal, pemeriksaan telah dilakukan dari sisi pekerja maupun Freeport Indonesia.

Lihat juga: Jokowi Minta Pengacara Top Lawan Gugatan Ekspor Nikel Eropa

"Sampai hari ini belum keluar nota pemeriksaan dari pengawas, katanya akan keluar tapi sampai sekarang belum. Sangat naif jika nota pemeriksaan belum keluar," ucapnya.

Ia mengaku karyawan membutuhkan nota pemeriksaan tersebut agar dapat membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Alasannya, usai PHK sepihak itu, Freeport Indonesia juga memblokir BPJS Kesehatan karyawan.

Atas tindakan itu, mereka juga pernah melakukan demonstrasi di kantor pusat BPJS Kesehatan lantaran menilai seharusnya BPJS mempertanyakan alasan pemblokiran layanan karyawan. Sayangnya, ia bilang BPJS Kesehatan diam atas tuntutan itu.

"Jika bicara hukum, kami belum ambil langkah hukum karena kami belum dapatkan nota pemeriksaan. Kalau kami dapat nota, baru kami akan pertimbangkan (ke ranah hukum)," katanya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu mengatakan pihaknya akan menyampaikan keluhan eks pekerja Freeport tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Senin (15/12). Dalam hal ini, Komisi XI juga akan bekerja sama dengan komisi lainnya yang terkait Freeport yaitu Komisi VII dan Komisi VI.

Lihat juga: Jokowi Bidik Ekspor Kendaraan Tembus 1 Juta Unit pada 2024

Akan tetapi, ia bilang anggota dewan baru akan menindaklanjuti pembahasan kasus tersebut pada Januari 2020 usai masa reses.

"Setelah ini kami akan mulai masa reses jadi anggota ke daerah pilihan masing-masing dan Januari kami balik lagi," katanya.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Freeport Riza Pratama menjelaskan ribuan eks karyawan tersebut dianggap mengundurkan diri secara sukarela karena mangkir dari kewajibannya.

"Awal April 2017 ada kira-kira 3.200 pekerja yang mangkir dari kerja. Perusahan sudah berupaya memanggil mereka berkali-kali untuk kembali bekerja tapi tidak dihiraukan," ujar Riza melalui pesan singkat.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan, sambungnya, telah berkonsultasi dengan berbagai pihak. Mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, Ketua Serikat Pekerja Pusat, dan pihak lain yang terkait.

"Perusahaan bahkan memberikan bantuan kemanusiaan dan kesempatan kembali bekerja. Para eks-karyawan tersebut bahkan bisa mengambil jalur hukum yaitu PHI, tapi tidak dilakukan," ujarnya.

Catatan Redaksi: Artikel telah diubah pada pukul 16.30 WIB dengan menambahkan tanggapan dari Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama. (ulf/age)