Pemerintah Kaji Daya Bulog Salurkan Beras Bantuan Nontunai

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tengah mengkaji kemampuan Perum Bulog dalam menyalurkan beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun depan. Sebelumnya, Bulog akan kembali memasok kebutuhan beras program bantuan sosial (bansos) yang semula berupa beras sejahtera (rastra) menjadi BPNT.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan seluruh pihak yang terlibat dalam program BPNT tengah melakukan sinkronisasi data kebutuhan dan kemampuan penyaluran. Mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Perum Bulog, dan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) yang menjadi agen penyaluran.

"Saat ini datanya belum ada, berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan, terus dari Himbara datanya seperti apa belum ada juga," ungkapnya usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (26/12).

Bila data dari masing-masing pihak yang terlibat sudah sinkron, sambungnya, barulah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengambil keputusan. Ia mengatakan kemungkinan perlu satu kali rapat lagi untuk memfinalisasi kebijakan ini.

Lihat juga: Pemerintah Bakal Buka Impor Sapi dan Daging Kerbau pada 2020

"Saat ini belum ada keputusan apa-apa, minggu depan (baru ada), karena belum ada kesiapan data dari beberapa kementerian. Jadi belum bisa dicek sama Pak Menko," terangnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan belum ada estimasi kebutuhan anggaran untuk program tersebut. Pasalnya, belum ada finalisasi estimasi kuota beras yang dibutuhkan, sehingga belum bisa dinilai secara anggaran.

"Tergantung itu (finalisasi kuota kebutuhan beras), (tetapi) itu belum diputuskan. Next step (langkah berikutnya) baru kami klarifikasi atas (data) valid dari Kemensos dan Himbara. Tapi mulai Januari (sudah mulai) agar bisa lebih maksimal dibandingkan tahun lalu," terangnya.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menambahkan keputusan Bulog menyalurkan kebutuhan beras BPNT sesuai instruksi rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Keputusan ini diambil agar tidak ada beras Bulog yang berpotensi terbuang percuma seperti tahun ini.

"Itu sudah landasannya dari Inpres," pungkasnya.

Lihat juga: Beras 'Rusak' Bulog Laku Rp23,8 miliar

(uli/sfr)