"Jiwasraya prosesnya sudah, bahwa step pertama kita membentuk holdingisasi untuk Jiwasraya, di mana holdingisasi ini akan ada cash flow kurang lebih Rp1,5 triliun hingga Rp 2 triliun sehingga nasabah yang selama ini tidak ada kepastian akan ada dana bergulir, karena itu tidak boleh dihentikan," ujar Erick seperti dikutip dari Antara, Senin (6/1).
Erick juga menegaskan hal yang akan dihentikan oleh pihaknya adalah oknum-oknum yang merampok dana para nasabah Jiwasraya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi tentu kalau hukum bukan di wilayah saya dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya dan ibu Sri Mulyani memastikan nasabah mendapatkan kepastian dari yang sudah wajib terima," ujarnya lagi.
Erick menambahkan bahwa akan ada skema-skema lain yang akan dilakukan, di mana pada intinya Pemerintahan Presiden Jokowi mencari solusi dan bertanggung jawab, tidak melarikan diri.
Sebelumnya, Kementerian BUMN menargetkan pembentukan holding BUMN asuransi selesai pada paruh pertama tahun ini. Selain itu, pemerintah juga masih mencari skema agar klaim nasabah pensiunan dibayarkan terlebih dahulu.
[Gambas:Video CNN] (antara/sfr)