BPK Percepat Audit 6 Kementerian

CNN Indonesia | Senin, 06/01/2020 16:32 WIB
BPK mulai melakukan audit keuangan pada enam kementerian hari ini, Senin (6/1). BPK mulai melakukan audit keuangan pada enam kementerian hari ini, Senin (6/1). (CNN Indonesia/Aria Ananda)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai audit keuangan 2019 pada hari ini, Senin (6/1), terhadap enam kementerian yang berada di bawah Auditoriat Utama Keuangan Negara (AKN) IV.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan percepatan mulainya audit ini dilakukan dengan tujuan pemeriksaan dapat rampung sebelum bulan puasa.

Rencananya, proses pengujian, pengumpulan data dan informasi pun sudah bisa diselesaikan meskipun proses audit masih berjalan.


"Jadi (sisa proses) tinggal diskusi tiga pihak (Three Party Disccussion)," kata Agung, di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (6/1).

Lanjutnya, dia berharap Pimpinan AKN yang lain juga perlu mempertimbangkan langkah serupa supaya proses audit lebih fokus, dan dapat diselesaikan lebih cepat.

Pimpinan AKN IV BPK Isma Yatun menyebut enam kementerian yang berada dalam pengawasannya yang segera dimulai pemeriksaan yaitu Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Pertanian.

"Pemeriksaan ini mempunyai tujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan masing-masing Kementerian atau Lembaga," ungkap Isma.

Dalam proses pemeriksaan, Isma menyebutkan beberapa kriteria dalam audit. Seperti, kesesuaian penyajian angka dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap UU serta efektivitas.

Berdasarkan paparannya, dari keenam kementerian tersebut, Kementerian PUPR saat ini telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Tahun lalu opini sudah cukup bagus 5 dari 6 K/L telah menerima opini WTP. Hanya satu yang masih menerima Wajar Dengan Pengecualian (yakni PUPR)," ujarnya.

Sementara, kementerian yang pada tahun lalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Kementerian ESDM, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Isma menyebut opini dari BPK tersebut bisa berubah tergantung hasil penilaian lebih lanjut. Namun, dia berharap tahun ini hasil audit keenam kementerian tersebut akan tetap meraih opini yang baik.

"Ini tidak statis bisa naik turun, oleh karena itu untuk yang peroleh WTP selalu pertahankan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK," jelasnya.

Isma mengungkap di setiap kementerian ada komponen yang diperhatikan. Seperti belanja perjalanan dinas Kemenko Maritim dan Investasi yang masuk ke dalam kategori risk based audit.

Selanjutnya, Kementerian ESDM adalah terkait belanja modal, khususnya jaringan gas dan aset tetap yang akan menjadi PMN alias penyertaan modal negara, juga penerimaan negara bukan pajak dari mineral dan batu bara. Sementara Kementerian KLHK, komponen yang akan diperhatikan adalah PNBP izin pinjam pakai kawasan hutan yang belum terotomatisasi.

Berikutnya, hal yang akan dipantau pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah tindak lanjut atas pengadaan jaring apung, serta belanja modal dengan mekanisme design and build.

"Sementara aspek Kementerian Pertanian yang diperhatikan adalah belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, serta saldo akun belanja dibayar di muka karena nilainya masih tinggi," lanjut Isma.

Terakhir, teruntuk Kementerian PUPR, Isma mengatakan akan memantau terkait tindak lanjut dari rekomendasi yang menjadi pengecualian pada tahun lalu.

"Terkait belanja barang, persediaan, belanja modal, dan aset tetap," tukasnya.

Dari keenam kementerian tersebut, Isma mengatakan lima kementerian signifikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Artinya, apabila dalam pemeriksaan terdapat opini tertentu, maka akan mempengaruhi laporan keuangan negara.

"PUPR, ESDM, KLHK, Pertanian, dan Kemenko Maritim dan Investasi, oleh karena itu kita ajukan lebih awal," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN] (ara/age)