Pemerintah Ancam Cabut Status KEK Bila Tak Capai Target

CNN Indonesia | Selasa, 07/01/2020 08:06 WIB
Pemerintah Ancam Cabut Status KEK Bila Tak Capai Target Pemerintah akan mengevaluasi status KEK suatu daerah bila tidak mencapai target. (CNN Indonesia/Wella Andany).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengancam bakal mencabut status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap daerah yang tak mencapai target investasi.

Berdasarkan situs resmi kek.go.id, KEK merupakan kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah serta diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengungkapkan pemerintah melakukan evaluasi rutin untuk memonitor keberhasilan suatu KEK. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja KEK.


Evaluasi akan dilakukan oleh Dewan Nasional KEK dan diterapkan terhadap 15 KEK yang telah ditetapkan. 

Nantinya, pencapaian target yang dicapai KEK mengacu terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK serta PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK.

Evaluasi, sambung dia, akan dilakukan secara bertahap. Sebab, baru 3 KEK yang memiliki target pencapaian yaitu Singhasari, Kendal, dan Likupang.

"3 KEK (Singhasari, Kendal, dan Likupang) baru ini biar dari awal kami dorong betul target sekian. Kalau tidak tercapai implikasinya, (status) kami evaluasi kembali," ujar Susiwijono di Jakarta, Senin (6/1).

Sementara, untuk 12 KEK lainnya yang belum memiliki target, nantinya akan melalui proses tinjau ulang (review) dalam merumuskan target ke depan.

Susiwijono menerangkan evaluasi dilakukan untuk mengawal komitmen investasi. Sampai akhir 2019, investasi di 11 KEK yang telah beroperasi mencapai Rp88,7 triliun.


KEK Sei Mangkei Belum Optimal

Menurut Susiwijono, evaluasi rutin dilakukan sebagai hasil pembelajaran dari gagalnya pengoptimalan Sei Mangkei, KEK pertama yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu.

Potensi penyerapan tenaga kerja sebesar 83.304 orang di kawasan seluas 1.993 hektare (ha) tersebut hanya mampu mempekerjakan 1.200 tenaga kerja hingga saat ini.

Tak ayal, KEK yang menawarkan aktivitas komoditas unggulan Sumatera Utara seperti kelapa sawit dan karet itu menyisakan lahan melompong.

[Gambas:Video CNN]

Dalam pemaparannya, Susiwijono mengatakan bahwa Dewan Nasional KEK akan mengkaji rendahnya utilitas Sei Mangkei.

"Dulu kan tidak kami langsung patok targetnya, kami lagi review dan rumuskan targetnya. Contoh (KEK) Sei Mangkei, utilisasi (lahan)nya dulu mencapai 20an persen, belum optimal itu," papar Susiwijono.

(Wel/lav)