Kelanjutan KEK Batam Tunggu Koordinasi Para Menteri Baru

CNN Indonesia | Senin, 28/10/2019 12:59 WIB
Kelanjutan KEK Batam Tunggu Koordinasi Para Menteri Baru Ilustrasi kawasan ekonomi khusus. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kelanjutan penerapan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Batam menunggu koordinasi dengan menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik para menteri periode 2019-2024 pada pekan lalu.

"Menteri yang baru, kami belum jumpa," ujar Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Muhammad Rudi seperti dikutip dari Antara, Senin (28/10).

Rudi mengungkapkan pihaknya masih menunggu koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.


Namun demikian, ia optimistis penerapan KEK tidak akan tertunda. Terlebih, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto sebelumnya sudah menjadi anggota Dewan Nasional KPBPB Batam.

Pada tahap pertama, sambung ia, pemerintah akan menetapkan dua KEK di Batam, yaitu KEK perbaikan dan perawatan pesawat (maintanance, repair, and overhaul/ MRO) dan KEK Nongsa Digital Park.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam optimistis Airlangga mampu memajukan Batam. Pasalnya, Airlangga memiliki latar belakang pengusaha dan sebelumnya juga sudah menjabat sebagai menteri perindustrian.

"Kami berharap FTZ Batam benar-benar dibenahi terutama untuk persoalan yang selama ini banyak dikeluhkan oleh para pengusaha," ujar Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid.

Keyakinannya juga diperkuat dengan ditunjuknya Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi.

Ia menilai Luhut mampu menyelesaikan kendala penanaman modal di Batam. Kemampuan Luhut, lanjutnya, sudah terbukti dalam beberapa kali kesempatan di mana ia mampu menyelesaikan persoalan investasi di Batam yang diadukan oleh pengusaha.

"Kami berharap aturan berbelit terkait perizinan investasi dapat disederhanakan dan waktu pengurusannya dipangkas," tuturnya.
[Gambas:Video CNN] (Antara/sfr)