KEK Sei Mangkei, 'Jimat' Tak Sakti Bagi Investasi Jokowi

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Senin, 23/12/2019 09:21 WIB
KEK Sei Mangkei, 'Jimat' Tak Sakti Bagi Investasi Jokowi Investor masih enggan datang ke KEK Sei Mangkei yang mengklaim area ramah lingkungan. Hanya dua perusahaan yang mengisi lahan ribuan hektare. (CNN Indonesia/Christine Nababan).
Simalungun, CNN Indonesia -- Heri Pejabat menunggu orang-orang untuk mampir ke warungnya dengan menyesap kopi panas. Dia duduk di kursi plastik sambil melihat kanan-kirinya. Warungnya terletak di pinggir jalan Batu Bara, Simalungun, Sumatera Utara.

"Begini lah, sehari-hari, sepi memang. Ada nanti ramai pembeli kalau anak-anak pulang sekolah lewat mereka beli limun," tutur pria dengan logat khas suku Batak itu, pada awal Desember lalu.

Warungnya relatif tak jauh dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, yang tengah dibangun.

Heri pindah dari Medan ke Kabupaten Simalungun sejak 2014. Saat itu, cerita Heri, area kawasan masih sangat sepi.


Bagi Heri, berpindah membuka peluang baru untuknya dan keluarga dalam meniti usaha. Selagi ia membuka warung jajanan dan rokok, sang istri berjualan di Pasar Perdagangan, yang hanya berjarak sekitar 3-4 km.

KEK Sei Mangkei, 'Jimat' Tak Sakti Bagi Investasi Jokowi Salah satu aktivitas di dry port KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara. (CNN Indonesia/Christine Nababan).

Sayangnya, ia menuturkan area kawasan masih relatif sepi sejak ia pindah pertama kali hingga hari ini. Lalu lalang orang berkendara atau truk-truk dari dan ke KEK Sei Mangkei cuma hitungan jari setiap harinya.

"Jadi, jangan tanya pengaruh tidak kawasan itu (KEK Sei Mangkei) pada kami, karena belum terasa ya," jelasnya.

Saat CNNIndonesia.com berkunjung ke KEK Sei Mangkei di Kecamatan Bosar Maligas, Simalungun, Sumut, aktivitas industri terbilang adem ayem. Di kawasan seluas 1.993 hektare (ha) itu, hanya ada dua investor yang mengisi aktivitas industri, yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia dan PT Industri Nabati Lestari.

Itu pun, masing-masing baru menggunakan lahan seluas 27 ha dan 7,5 ha. Jika ditotal pemanfaatan lahan oleh investor kurang dari 35 ha.

Namun, angka itu belum termasuk pemanfaatan lahan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sang pemilik lahan, serta PT Kinra, anak usaha PTPN III yang berperan selaku pengelola KEK Sei Mangkei.

Ada juga pemanfaatan lahan oleh penyedia infrastruktur, seperti PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya PT Pertagas, dan PT PLN (Persero).

"Sudah ada investor baru yang teken penggunaan lahan, PT Alternatif Protein Indonesia, PT All Cosmos Biotek, dan investor Malaysia bangun pabrik es krim saat ini menyiapkan lahannya. Mungkin, tahun depan mulai," terang Manajer Operasional Kinra Widoyoko.

KEK Sei Mangkei merupakan kawasan pertama yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2015 dan memeluk status KEK dari total 13 KEK yang tersebar di Tanah Air. KEK ini menawarkan aktivitas utama industri kelapa sawit dan karet, sesuai sumber daya unggulan daerah Sumatera Utara.

Pada akhir 2016, aliran investasi di KEK Sei Mangkei tercatat sebesar Rp3,52 triliun, dan diharapkan menjadi Rp129 triliun pada 2025 mendatang, saat kawasan telah beroperasi penuh.

Permasalahannya, pemanfaatan lahan di KEK Sei Mangkei bahkan kurang dari sepertiga total luas. Beberapa petak lahan masih dalam tahap pengerjaan, beberapa lahan lainnya diisi oleh dryport, jalur kereta, tanki penyimpanan, water treatment supply facility, sedangkan sisanya masih melompong.

Memang, bila dilihat dari jaraknya ke Bandara Internasional Kualanamu, KEK Sei Mangkei terbentang sejauh 110 Km. Jarak ini bisa ditempuh dalam 2 jam 30 menit dengan jalan tol ke Tebing Tinggi.

"Bisa lima calon investor datang setiap bulan, lihat-lihat kawasan. Namun, setelah berhitung mereka merasa cost logistic-nya masih mahal. Jarak ke Pelabuhan Kuala Tanjung cuma 40 Km, tapi banyak kapal tidak mau bersandar ngangkut dari sana, masih di Belawan, Medan. Jadi, ya sebagian besar mundur karena itu," ungkap Widoyoko.

Tidak cuma menyisakan lahan melompong, KEK Sei Mangkei yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 83.304 orang pun, baru mempekerjakan 1.200 tenaga kerja hingga saat ini.

Namun, Widoyoko menampik bila KEK Sei Mangkei tak memberi dampak. Kenyataannya, ia mengklaim sudah terbangun lebih dari 10 gerai minimarket. "Ini kan salah satu indikator juga bahwa kawasan sekitar menjadi hidup. Sebelum 2014, minimarket cuma dua di Pasar Perdagangan, jaraknya jauh," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tak Bertaji

Dalam pidato kemenangan kepemimpinan lima tahun keduanya, Jokowi menegaskan akan melanjutkan lebih cepat dan menyambung infrastruktur, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara, dengan kawasan-kawasan produksi rakyat.

"Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, sambungkan dengan kawasan pariwisata. Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan," demikian Jokowi pada Juli lalu.

Pernyataan itu dilontarkan Jokowi bukan tanpa alasan.

Tengoklah, berapa banyak KEK dan kawasan sejenis yang dibangun, tapi dinilai tak bertaji. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian melansir 13 KEK telah dibangun.

Ini terdiri dari Sei Mangkei, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Mandalika, Palu, Bitung, Morotai, Sorong, Arun Lhokseumawe, Galang Batang, serta dua di antaranya yang belum beroperasi, yaitu Singhasari dan Tanjung Api-api.

Kehadiran 13 KEK tersebut belum bisa dibilang mendongkrak investasi. Lihatlah, investasi pengembangan area seluruh KEK cuma sekitar Rp50 triliun. Sementara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melansir investasi mencapai Rp601,3 triliun hingga kuartal III 2019.

Angka itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri Rp283,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp317,8 triliun. Secara keseluruhan, angka investasi tumbuh 12,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berkaca pada faktanya, Ekonom Indef Bhima Arya menilai KEK gagal dalam menarik minat investasi. Ada beberapa persoalan yang membuat KEK tak bertaji di antaranya pemerintah daerah yang kurang proaktif dalam mendorong infrastruktur dan promosi.

"Ini kan aneh. Pemerintah berlomba bikin banyak KEK, tetapi tidak mengevaluasi masalah di KEK. Guyur dengan insentif, apa melulu soal pajak? Kan faktanya tidak. Jangan loncat-loncat bangun tol trans sumatera, tapi yang di KEK sendiri belum digarap. Infrastruktur harus dukung manufaktur, baru biaya logistik bisa turun," tegas Bhima.

Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Sekretariat Dewan Nasional KEK Bambang Wijanarko mengakui KEK yang ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan baru di daerah memang belum sepenuhnya terwujud.

"Di luar Jawa memang masih agak susah ya, dibandingkan di Jawa. Ini PR (pekerjaan rumah) kita bersama untuk meningkatkan competitiveness daerah. Investor tidak mau investasi kalau belum terbangun semua ekosistem," tutur dia.

Kendati demikian, sebagai pemanis, pemerintah tetap menawarkan insentif bagi pengembang dan investor. Antara lain, kemudahan perizinan lewat sistem Online Single Submission (OSS), fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan, pertanahan, keimigrasian, seperti visa kunjungan beberapa kali bagi WNA dan keluarganya, dan visa khusus bagi WNA yang memiliki properti di KEK pariwisata.

Lalu, insentif lalu lintas barang, seperti tarif bea masuk nol persen jika memiliki TKDN minimal 40 persen, dan kepabeanan, seperti pembebasan bea masuk untuk impor barang modal selama tiga tahun dan penangguhan bea masuk untuk pelaku usaha, plus insentif perpajakan.

"Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM, termasuk pengembalian atau pembebasan PPN," jelas Bambang.

KEK Sei Mangkei, 'Jimat' Tak Sakti Bagi Investasi Jokowi MBRGInfografis analisis biaya manfaat KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Energi Hijau

Di luar insentif, rancang bangun KEK ke depan akan menerapkan konsep hijau. Nilai plus dari konsep hijau ini adalah mengantisipasi dampak pembangunan dan aktivitas industri terhadap lingkungan.

Pengelola KEK Sei Mangkei mengklaim kawasannya sudah menerapkan konsep ramah lingkungan. Hal itu disebut Widoyoko tercermin dari dimulainya pemanfaatan energi ramah lingkungan, yakni pembangkit listrik bio massa sawit dengan kapasitas 2 x 3,5 Mega Watt (MW).

"Saat ini, sedang dibangun juga pembangkit listrik bio gas dari limbah sawit 2,1 MW. Ke depan, kami juga ada wacana pembangunan pembangkit tenaga gas 250 MW dan solar 5 MW. Selebihnya saat ini masih mengandalkan listrik dari PLN," jelas Widoyoko.

Penerapan konsep hijau lainnya, ia melanjutkan, memperketat peraturan pembuangan limbah cair ke sungai sebelum diolah pengelola. Selain itu, untuk meminimalkan dampak dari transportasi, pengelola mulai menggunakan kereta api ketimbang truk pengangkut.

Kepala Ekonom Program Indonesia Economic Zones Global Green Growth Institute (GGGI) Kurnya Roesad bilang konsep hijau dalam pembangunan KEK fokus pada lima dimensi.

Ini terdiri dari pengurangan emisi, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan merata, termasuk ekosistem sehat.

"Jangka panjangnya, kami bahkan menyiapkan sertifikat KEK hijau. Kalau mereka (KEK) mau dapat gelar ini, mereka harus memenuhi berbagai syarat dan bertahap," katanya. (asa)