Softbank Diklaim Akan Investasi Rp1.400 T Buat Ibu Kota Baru

CNN Indonesia | Selasa, 07/01/2020 16:55 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Softbank akan investasi Rp1.400 triliun buat ibu kota baru. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Softbank akan investasi Rp14 ribu triliun buat ibu kota baru. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Softbank, raksasa telekomunikasi dan media Jepang, akan menjadi salah satu investor pembangunan ibu kota baru. Tak tanggung-tanggung, investasi yang ingin ditanamkan sebesar US$100 miliar atau Rp1.400 triliun (setara Rp14 ribu per dolar AS).

Luhut mengaku kaget bahkan sempat tak percaya dengan investasi bombastis tersebut. Pasalnya, pemerintah sempat mengajukan permintaan investasi hanya US$25 miliar atau Rp350 triliun.

Dengan dana sebesar itu pun, Luhut bilang mencukupi pendanaan ibu kota baru hingga 5 tahun ke depan.


"Beliau (Masayoshi Son) terus mau investasi. Untuk saya ya, too good to be true. Tetapi, semua sudah jalan dan kami lihat tim sudah bekerja. Saya katakan ke dia minta US$25 miliar saja," jelas Luhut Selasa (07/01).

Sejauh ini, Luhut belum dapat merinci lebih lanjut akan fungsional pendanaan tersebut. Ia menyatakan bahwa diskusi akan dilanjutkan pada kunjungan Masayoshi Son ke Indonesia pada Jumat (10/1) nanti.

Seperti yang diketahui, pemerintah tengah gencar mencari investasi untuk pembangunan ibu kota baru di Penajem Paser Utara yang dijadwalkan selesai pada 2024 mendatang.

Skema pendanaan proyek ibu kota baru akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta kerja sama pemanfaatan dengan swasta.

Perkiraan anggaran pembangunan fisik ibu kota negara mencapai Rp446 triliun. Anggaran ini digunakan untuk menunjang fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan.

Jika dirinci, anggaran pembangunan infrastruktur fungsi pendukung sebesar Rp265,1 triliun atau 57 persen dari total perkiraan kebutuhan dana.

Fungsi penunjang diperkirakan menelan biaya Rp160,2 triliun atau 34 persen. Untuk anggaran infrastruktur fungsi utama pemerintah diproyeksikan membutuhkan Rp32,7 triliun atau 7 persen.

Sementara itu, untuk anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun atau 2 persen dari total perkiraan dana.
[Gambas:Video CNN] (wel/bir)