Anak Buah Luhut Kritisi Pengawasan Natuna di Era Menteri Susi

CNN Indonesia | Selasa, 07/01/2020 18:48 WIB
Anak Buah Luhut Kritisi Pengawasan Natuna di Era Menteri Susi Purbaya menilai pengawasan kapal di perairan Natuna pada era Menteri Susi tidak ketat. (CNN Indonesia/ Herman Setiyadi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan pengawasan kapal di Perairan Natuna, Kepulauan Natuna pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak ketat. Sebab, jumlah kapal asing yang masuk ke perairan di utara Indonesia itu disebut terus meningkat.

"Mungkin waktu zamannya Bu Susi (Susi Pudjiastuti) pengawasan itu, meski katanya (katanya) ditangkap-tangkap, ya tidak ketat," ujar Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Transmedia Selasa (7/1).

Purbaya mengungkapkan, berdasarkan data sistem pengawasan Laut China Selatan, jumlah kapal nelayan asing yang masuk bisa mencapai 1.600 kapal per hari.


"Artinya, kita perlu pengawalan yang baik. Bakamla (Badan Keamanan Laut) nanti harus diperkuat," ujarnya.


Selain itu, ia juga menyoroti soal Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna. Sebagai pengingat, pembangunan SKPT merupakan salah satu upaya Susi untuk memaksimalkan potensi sumber daya kelautan di pulau terluar.

Susi membangun SKPT Natuna pada Agustus 2016 di atas lahan seluas 5,8 hektare (ha). Selama 2015-2018, KKP menggulirkan investasi mencapai Rp212,2 miliar untuk pembangunan dan pengembangan SKPT Natuna.

"SKPT di Natuna itu bagus, mahal (dibangun) miliaran tetapi kosong karena tidak dipikirkan jalur market (pasar). Setelah ditangkap mau dijual di mana? Kapal asing tidak boleh masuk sana," jelasnya.

Ujung-ujungnya, beragam fasilitas perikanan di Natuna menganggur. Ia menduga hal itu terjadi karena perencanaan yang kurang baik. Termasuk, koordinasi dengan aparat keamanan.

Kondisi itu terkonfirmasi dari jumlah kapal nelayan domestik yang aktif melakukan penangkapan ikan belum optimal.

Mengutip informasi dari KKP, Purbaya menerangkan kapal nelayan Indonesia yang memiliki izin untuk menangkap ikan di Perairan Natuna berjumlah sekitar 3.000 kapal. Namun, hanya 800 kapal yang aktif melakukan penangkapan ikan.

Untuk, pemerintah akan mengubah pendekatan menjadi lebih terintegrasi. Termasuk membuka akses pasar bagi nelayan-nelayan di Kepulauan Natuna.

Purbaya mengingatkan kehadiran kegiatan nelayan penting dijaga di Perairan Natuna. Tanpa eksistensi aktivitas nelayan, negara lain punya kesempatan untuk mengklaim wilayah perairan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Padahal, potensi ekonomi Natuna cukup besar. Sumber daya ikan tangkapan mencapai 403,37 ton per tahun. Selain itu, juga terdapat cadangan migas yang besar.

CNNIndonesia.com sudah berusaha meminta konfirmasi kepada Susi. Namun, Susi belum merespons. (sfr)