Sempat Mangkrak, Luhut Kebut Pangkalan Nelayan di Natuna

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku akan mempercepat pembangunan pangkalan nelayan di Natuna, Kepulauan Riau.

Proyek yang tertunda selama bertahun-tahun tersebut dikebut setelah ramai berita kapal China melanggar batas wilayah dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kementerian Kemaritiman dan Investasi telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia menyebut akan memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan batasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam rancangan UU Omnibus Law.

"Kami sudah bertahun-tahun mau bikin pangkalan di Natuna dan tidak pernah jadi, sehingga nelayan dari pulau Jawa dan mana-mana yang mau direlokasi di ZEE tidak pernah jalan. Sekarang kami mau benerin. Kalau diaudit pasti ada masalah," tutur bekas Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tersebut.

Lihat juga: Anak Buah Luhut Kritisi Pengawasan Natuna di Era Menteri Susi

Pun demikian, Luhut mengaku tidak mau memperpanjang masalah mangkraknya proyek pangkalan di perairan Natuna. Dalam kesempatan itu, sekaligus ia menegaskan soal tuduhan menjual kedaulatan negara.

Luhut menilai pihak yang melontarkan pernyataan tersebut tidak mengerti akan pengelolaan Negara. "Saya bukan orang bodoh. Saya realistis. Sekarang kami perbaiki coast guard omnibuslaw. Bakamla jadi coast guard," terang Luhut.

Isu masuknya kapal-kapal nelayan China di perairan Natuna tengah menjadi sorotan publik. Sebab, kapal-kapal itu tak sekadar masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi juga menangkap ikan secara ilegal dengan perlindungan penjaga kapal (coast guard).

Lihat juga: INFOGRAFIS: Potensi Ekonomi Natuna yang Jadi Rebutan RI-China

Bila merujuk pada ketentuan wilayah, aktivitas kapal-kapal asing di perairan Natuna merupakan perbuatan yang melanggar aturan. Sebab, Konvensi Hukum Laut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) sejatinya menetapkan perairan Natuna sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Data sistem pemantauan bertajuk Skylight yang diperoleh CNNIndonesia.com mencatat jumlah kapal asing yang masuk ke perairan Natuna bisa mencapai seribu per hari
 
Berdasarkan sampel yang dilakukan pada tahun lalu, jumlah kapal asing yang masuk mencapai 1.647 kapal per hari pada April, 810 kapal di Mei, 580 kapal di Juni, dan 768 kapal di Juli.
[Gambas:Video CNN] (wel/bir)