BPH Migas Dukung Sinergi ESDM-Polri Awasi BBM Subsidi

Jakarta, CNN Indonesia -- BPH Migas mengapresiasi sinergi antara Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri dan Polri terkait dengan pengawasan bersama penyediaan dan distribusi BBM.

Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengatakan sinergi kali ini adalah langkah konkret dan strategis yang akan membantu pengawasan pendistribusian BBM.

"Sinergitas ini juga penting guna mengatasi berbagai permasalahan/ penyimpangan penyaluran BBM di masyarakat. Hal itu antara lain penyalahgunaan BBM bersubsidi, pengoplosan, pembelian dengan jerigen, maraknya pom mini ilegal tanpa izin, hingga mutu takaran BBM yang kurang akurat," kata Fanshurullah dalam rilisnya, Kamis (9/1).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM sebagaimana amanat UU Migas. Dia menuturkan sinergi itu dilatarbelakangi oleh penyaluran JBT solar pada 2019 yang melebihi kuota.

"Kami perlu mengambil langkah taktis dan strategis seperti ini sehingga dengan penguatan dan efektivitas pengawasan BBM di seluruh wilayah NKRI mampu menekan impor BBM," tuturnya.

Satgas Kuda LautKapolri Jenderal Idham Aziz menuturkan pihaknya membentuk satgas kuda laut yang dipimpin oleh Kabareskim. Dia menegaskan Polri tegas menindak pada pihak-pihak yang melanggar dalam distribusi BBM tersebut.

Kementerian ESDM juga menugaskan PT Pertamina (Persero) memasang teknologi pada setiap nozzle guna mendata ketepatan penyaluran bensin jenis pelayanan masyarakat dan non-PSO.

Guna mengoptimalkan peningkatan pengawasan, Kementerian ESDM mengharapkan BPH Migas terus membangun kemitraan yang strategis kepada Kementerian Dalam Negeri, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

"Nantinya, pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM lebih ditekankan pada aspek pre-emtif dan preventif," tegasnya.

Butir kesepakatan antarlembaga itu bersama antara lain:

1. Perlu penguatan dalam pengawasan BBM, khususnya JBT dan JBKP agar tepat sasaran dan tepat volume

2. Menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM sampai pengguna akhir di seluruh wilayah NKRI

3. Pengawasan penyediaan dan pendistribusian lebih ditekankan pada aspek pre-emtif dan preventif. Dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (asa)