BKPM: Gugatan Uni Eropa Tak Ubah Larangan Ekspor Bijih Nikel

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa atas Indonesia kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tak akan mengubah kebijakan larangan ekspor bijih mentah (ore) nikel.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan larangan itu memiliki landasan hukum yang kuat karena tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dengan demikian, ia menegaskan kebijakannya tak melanggar aturan internasional.

"UU Minerba sudah menyatakan setop. Jadi bagi kami tidak masalah. Kalau itu diadukan ke WTO ya monggo saja. Itu hak negara orang. Boleh-boleh saja, untuk apa takut," ujar Bahlil, Kamis (9/1).

Ia bilang larangan ekspor bijih nikel bersifat final. Kebijakan ini dibuat agar industri dapat mengembangkan sektor hilir di dalam negeri.

Lihat juga: Mantan Menteri SBY Mari Elka Resmi Jadi Direktur Bank Dunia

"Biarlah Indonesia ekspor kepada negara-negara yang membutuhkan barang baku nikel, berbentuk barang jadi," terang Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan Indonesia tak melanggar aturan perdagangan bebas (free trade) terkait larangan ekspor bijih nikel. Ia bilang pemerintah akan membahas hal itu dengan Uni Eropa di Jenewa pada 30 Januari 2020.

Saat ini, sambungnya, pemerintah tengah menunggu daftar pertanyaan dari Uni Eropa. Sejalan dengan itu, lintas kementerian dan lembaga melakukan sinergi untuk mengantisipasi pertanyaan dari Uni Eropa.

"Tanggal 16 Januari kami harapkan sudah ada, sehingga kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, merasionalisasikan itu dan menyampaikan ke mereka," kata Jerry.

Lihat juga: Data Cadangan Devisa Diramal Topang IHSG di Akhir Pekan

Menurut Jerry, jika Indonesia dan Uni Eropa tak menemui kesepakatan dalam pertemuan akhir bulan ini, maka perkara tersebut akan diselesaikan melalui panel di WTO. Namun demikian, ia menegaskan gugatan tersebut merupakan hal yang wajar terjadi di antara anggota WTO, asal sengketa itu diselesaikan melalui jalur hukum internasional.

"Pemerintah Indonesia menegaskan tak ada peningkatan tensi hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia. Proses ini merupakan hal wajar bagi anggota WTO untuk saling menguji hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan komitmen yang dibuat," jelas dia.

Sebagai informasi, larangan ekspor bijih nikel resmi berlaku pada 1 Januari 2020. Kebijakan ini dipercepat dari sebelumnya pada 2022 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN] (aud/age)