Sempat Tersendat, BKPM Rampungkan Aliran Investasi Rp120 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim telah menyelesaikan sekitar Rp120 triliun aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang sebelumnya tersendat masuk ke Indonesia.

Secara total, potensi investasi asing yang tersendat mencapai Rp700 triliun. Ini artinya, sisa potensi investasi yang masih harus diselesaikan masih sekitar Rp580 triliun.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan penyelesaian investasi Rp120 triliun itu di antaranya berasal dari PT Lotte Chemical Indonesia yang sudah siap menanamkan dana sekitar US$800 juta-US$900 juta. Angka itu setara dengan 11,2 triliun-Rp12,6 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar Amerika Serikat).

Kemudian, Motor Hyundai Company Korea Selatan yang akan menggelontorkan dana sebesar US$1,54 miliar atau Rp21,56 miliar ke Indonesia. Perusahaan itu berencana membangun pabrik mobil dan baterai mobil di kawasan industri Deltamas, Bekasi.

Lihat juga: Patuhi Erick Thohir, Garuda Setop Pengembangan Anak Usaha

Lalu, ada pula investasi yang masuk berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di kawasan Jawa Barat. Bahlil menyebut nilai investasinya sebesar Rp37 triliun.

"Tapi ini tidak semua selesai pada 2020. Ini bertahap sampai 2023. Untuk Hyundai selesai 2021, PLTU Jawa Barat selesai 2022, dan Lotte pada 2023," katanya, Kamis (12/12).

Ia menyatakan hambatan utama ketiga investasi ini masuk ke Indonesia adalah izin dan regulasi di dalam negeri. Lotte Chemical, misalnya, investasinya bermasalah karena perusahaan berniat membangun industrinya di atas lahan milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

"Ketika kami masuk 14 hari kerja adalah bagaimana menyelesaikan persoalan ini, dan ini terselesaikan sebelum Pak Presiden (Joko Widodo) mengikuti KTT ASEAN-RoK di Busan kemarin," jelas Bahlil.

Lihat juga: Erick Thohir Incar Eks Menteri dan Wamen Jadi Bos BUMN

Kemudian, Motor Hyundai Company juga tersendat lantaran pemerintah tak memberikan keringanan pajak berupa tax holiday. Bahlil menyatakan pihaknya meminta langsung kepada Presiden Jokowi agar memberikan fasilitas pajak pada Hyundai.

"Saya menghadap Pak Presiden, saya bilang ini penting. Jangan dilihat dari US$1,5 miliar-nya tapi dari kepercayaan Hyundai kepada Indonesia. Dampaknya bisa jadi promosi di dunia," imbuhnya.

Sementara itu, Bahlil menargetkan sisa potensi investasi yang masih tersendat akan selesai pada akhir tahun depan. Ia bilang penyelesaiannya akan menunggu rancangan undang-undang (ruu) hasil penyatuan sejumlah aturan (omnibus law) disahkan.

"Ini kan masih harus dibedah, persoalannya apa. Kalau masalahnya rencana tata ruang wilayah (RTRW) itu kaitannya dengan peraturan daerah (perda)," tutur Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Persoalan perda, sambung Bahlil, hanya bisa diselesaikan jika ruu omnibus law sudah rampung. Dalam hal ini, pemerintah pusat bisa mengontrol perda yang bertentangan dengan investasi.

"Jadi Perda akan diperbaiki, metode perbaikannya bagaimana tunggu teknisnya," jelas Bahlil.

Diketahui, pemerintah berencana memberikan draft ruu omnibus law kepada DPR sebelum reses 18 Desember 2019 mendatang. Bahlil berharap draft aturan itu bisa disahkan pada Januari 2020. (aud/aud)