Jangan GR Janji Manis Investasi UEA, Realisasi Lebih Penting

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh unjuk gigi karena kedatangannya ke Uni Emirat Arab (UEA) menghasilkan perjanjian investasi senilai US$22,89 miliar atawa Rp314,9 triliun. Namun, patut diingat, janji manis investasi itu tidak ada artinya tanpa realisasi.

Ekonom CORE Mohammad Faisal mengingatkan hal itu dengan lantang. Bahkan, ia mengingatkan Jokowi janji-janji investasi banyak negara yang tak kunjung berbuah hinggan hari ini.

Ambil contoh, rencana investasi Arab Saudi lewat Saudi Aramco di Kilang Cilacap milik PT Pertamina (Persero) sejak 2017 lalu. Padahal, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman sampai menyambangi RI untuk mengukuhkan keseriusannya tersebut. Faktanya, hingga saat ini belum ada realisasi Saudi Aramco di Kilang Cilacap.

"Peluang (antara janji dan realisasi) masih fifty-fifty. Jangan lantas pemerintah terlalu optimis akan terwujud. Komitmen masih sering tidak terealisasi dari tahun ke tahun. Gap (selisih) antara komitmen dan realisasi investasi semakin besar," terang Faisal, Selasa (14/1).

Kunjungan Presiden Jokowi ke Abu Dhabi disambut oleh Putra Mahkota Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ). Dalam kunjungan itu, Jokowi dan pemerintah setempat menandatangani 16 perjanjian, termasuk 11 perjanjian bisnis bernilai US$22,89 miliar. (Dok. Istimewa).

Apalagi, sambung dia, komitmen yang baru didapat Jokowi juga berasal dari kawasan Timur Tengah. Bukan bermaksud tendesius, tetapi menurut catatannya komitmen dari negara-negara Timur Tengah lebih minim realisasi ketimbang sesama negara Asia, seperti Jepang atau Singapura.

"Perlu dilihat juga attitude (sikap) dan pattern (pola) negara investor. Entah kenapa komitmen Timur Tengah kerap tidak terlaksana. Jepang biasanya yang lebih pegang janji," ujar Faisal mengingatkan.

Makanya, ia menyarankan pemerintah harus berhati-hati menyikapi komitmen investasi UEA kemarin, terutama karena telah menjanjikan kursi dewan pengarah kepada UEA untuk pembangunan ibu kota baru.

Menurut Faisal, keputusan Jokowi menawarkan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) menjadi dewan pengarah perlu dipertimbangkan. Ia mengingatkan jangan sampai hasrat mendongkrak investasi membuat pemerintah menggadaikan kepentingan negara kepada investor asing.

Lihat juga: Ke UEA, Jokowi 'Pamer' Teken Deal Bisnis Rp314,9 T

Toh, proyek yang ditawarkan adalah ibu kota negara baru yang notabenenya merupakan proyek strategis yang digarap dengan penuh perhitungan. "Ibu kota negara ini isunya bukan ekonomi saja, tapi menyangkut politik dan kedaulatan negara. Jadi, harus selektif terima investasinya. Takutnya, asal dapat investasi tapi syarat-syaratnya meresahkan," ungkapnya.

Di luar itu, secara keseluruhan, Faisal mengungkapkan komitmen investasi kerap tidak berbuah menjadi realisasi karena beberapa faktor. Dari yang bisa dikontrol pemerintah sampai yang tidak. Misalnya, soal percepatan regulasi perizinan, pembebasan lahan, kepastian hukum, hingga aturan perpajakan dan lainnya.

Oleh karenanya, bila Indonesia ingin memastikan investasi yang sudah berada di dalam genggaman benar-benar terlaksana, maka pemerintah harus bisa menyelesaikan segala masalah di bidang-bidang itu.

"Solusinya, tinggal konsentrasi saja dengan penciptaan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah dan lakukan di lapangan. Implementasikan betul," katanya.

Lihat juga: Pangeran MBZ Minta Investasi di Pulau, Luhut Tawarkan Mori

Faktor lain, sambung Faisal, yang bisa dikendalikan oleh pemerintah adalah kebijakan pembangunan industri ke depan. Misalnya, untuk proyek energi, pemerintah mempunyai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), maka sebaiknya investasi yang ditarik harus sesuai dengan kebijakan itu.

Contohnya, pemerintah ingin mengembangkan energi baru terbarukan, maka pastikan investasi di bidang energi yang ditarik merupakan minat pengembangan energi yang berorientasi sama. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu asal menebar investasi ke energi fosil yang kurang sejalan dengan visi misi ke depan.

Kemudian, pemerintah juga harus memastikan bahwa proyek yang ditawarkan benar-benar menarik. Ambil contoh, ketika ingin menawarkan investasi di pembangunan ibu kota negara baru, maka perlu dipastikan semua pihak satu suara dengan proyek ini.

"Yang terjadi saat ini, proyek ibu kota negara masih mendapatkan keraguan dari dalam negeri, begitu juga luar negeri karena based on experience negara-negara lain. Investor tidak mau hal yang tidak pasti," terang dia.

Lihat juga: Jokowi Minta Pangeran MBZ Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru

Ekonom Institute for Development on Economic (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan persoalan regulasi izin hingga kepastian kebijakan seharusnya tidak lagi menjadi isu penghalang investasi. Makanya, perlu segera diselesaikan oleh Jokowi bila ingin benar-benar menyulap komitmen menjadi realisasi investasi.

Hal ini juga untuk mencegah komitmen investasi yang sudah dikantongi lari ke negara lain. Misalnya, seperti rencana investasi Saudi Aramco, yang belakangan dikabarkan malah melirik Malaysia.

"Kalau diukur dari jumlah komitmen investasi, Indonesia luar biasa. Sayangnya cuma komitmen, jatuhnya nanti pencitraan atau jaga hubungan baik alias basa basi politik," sindir Bhima.

Solusinya, ia melanjutkan dengan membentuk tim percepatan. Tim ini sebenarnya sudah ada, namun jumlah sumber daya manusianya masih terbatas. Padahal, komitmen yang diperoleh tinggi. Maka dari itu, kerjanya perlu lebih dimaksimalkan lagi. Bisa ditambah sumber dayanya, bisa pula diefektifkan lagi kerjanya.

Lihat juga: Jokowi Ajak Seluruh Dunia Investasi di Ibu Kota Baru

"Dengan tim ini, BKPM bisa buat special forces spesifik per negara, nanti mereka yang bantu segara teknis investasi dari investor. Misalnya, urus dari pembebasan lahan sampai informasi mencari bahan baku," jelasnya.

Lebih lanjut, bila ada tanda-tanda investasi akan mandek atau bahkan mangkrak, maka lebih baik segera alihkan proyek ke investor lain. Sebab kalau tidak justru hanya memberi pengurangan nilai atau bahkan kerugian bagi Indonesia.

"Bisa juga dengan beri jangka waktu. Kalau sektor jasa, mungkin 2-3 tahun tidak ada progres, bisa di-cut. Untuk manufaktur, mungkin 4-5 tahun maksimal, begitu tidak ada kabar, berarti cut (kasih ke investor lain)," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN] (bir)