Empat ruu terkait omnibus law yang dimaksud, antara lain RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah sempat memberikan draf ruu terkait omnibus law. Namun, draft itu diambil kembali oleh pemerintah karena ada sejumlah poin yang direvisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara terpisah, Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menyatakan pemerintah memang tak diberikan tenggat waktu dalam menyerahkan draf ke DPR. Namun, Puteri berharap draf itu bisa segera diterima DPR agar proses pembahasan segera berlangsung.
"Kemarin sepengetahuan saya secepatnya, jadi kami tidak bisa deadline-nya," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Sementara, ia juga belum bisa memastikan pembahasan ruu mengenai omnibus law, khususnya soal perpajakan akan dilakukan terlebih dahulu di Komisi XI atau di Baleg. Puteri bilang hal itu masih menunggu arahan Ketua DPR Puan Maharani.
"Kami menunggu keputusan apakah di Baleg atau Komisi XI, jadi kalau teman-teman masih simpang siur, itu kami juga masih belum tahu," pungkas Puteri.