Jokowi Curhat Inklusi Keuangan RI Rendah di Depan OJK dan BI

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan tingkat literasi dan inklusi keuangan RI yang lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN, terutama Singapura dan Malaysia.

Data yang diperoleh Jokowi menyebut literasi keuangan Indonesia naik cukup signifikan dalam tiga tahun, yaitu dari 29,7 persen pada 2016 menjadi 38,03 persen pada 2019. Sementara, inklusinya meningkat dari 67,8 persen 2016 menjadi 76,19 persen pada 2019 lalu.

Kendati demikian, pencapaian literasi dan inklusi keuangan RI masih di bawah negara tetangga. Ambil contoh, inklusi keuangan di Singapura yang sudah tembus 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.

"Artinya kami masih di bawah mereka (Singapura, Malaysia, dan Thailand) sedikit," tutur Jokowi dalam Rapat Terbatas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1).

Lihat juga: 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Menjabat, Beban Masyarakat Kian Berat

Karenanya, ia meminta para menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju, BI, dan OJK untuk memprioritaskan, memperluas, dan memberikan kemudahan akses layanan keuangan formal kepada masyarakat.

"Selain itu juga lembaga keuangan mikro dan bank wakaf mikro, diperluas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan," papar Jokowi.

Jokowi juga memerintahkan menteri terkait, OJK, termasuk BI untuk mengembangkan keuangan digital berbasis internet. Hal tersebut, kata Jokowi, amat penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

"Hal ini juga didukung oleh tingkat penetrasi pengguna internet yang relatif tinggi, yaitu 64,8 persen atau kurang lebih sekarang 170 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia," jelasnya.

Lihat juga: Erick Thohir Tanggapi Surat SBY Terkait Kasus Jiwasraya

Terlebih, ia melihat teknologi finansial alias tekfin peer to peer (P2P) lending saat ini kerap menjadi alternatif pembiayaan bagi sebagian masyarakat. Jokowi memaparkan total penyaluran pembiayaan atau pinjaman hingga November 2019 sebesar Rp12,18 triliun.

Selanjutnya, sambung Jokowi, hal lainnya yang harus dilakukan untuk mengerek tingkat literasi dan inklusi keuangan adalah pendalaman sektor jasa keuangan. Pendalaman ini dilakukan di seluruh sektor, yakni perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, hingga dana pensiun (dapen).

"Lalu perlindungan terhadap konsumen sehingga masyarakat dengan mudah, aman, dan nyaman bisa mengakses keuangan formal," pungkas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

(aud/bir)