PLN Ragu Gunakan B100 Karena Emisi Ganda dan Rusak Mesin

Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) meragukan implementasi program mandatori biodiesel 100 persen alias B100. Sebab, kajian perusahaan menemukan bahwa penggunaan B100 berpotensi menambah beban emisi dan kerusakan pada mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Hal ini diungkapkan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perusahaan dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat digelar di Gedung DPR/MPR pada Selasa (28/1).

Program biodiesel sendiri sengaja diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan impor minyak dan gas guna memperbaiki defisit neraca perdagangan. Selain itu, juga dilaksanakan dalam rangka menyerap produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) dalam negeri.

Pada program ini, pemerintah mencampur CPO sebanyak 20 persen ke bahan bakar Solar sehingga menjadi B20. Saat ini, program diteruskan dengan campuran mencapai 30 persen alias B30, lalu diharapkan bisa mencapai B50 dan B100.

Lihat juga: Krakatau Steel Restrukturisasi Utang Rp30 T

"Untuk penggunaan CPO 100 persen, kami menemukan bahwa penggunaan tersebut menghasilkan emisi lebih besar 1,5 kali sampai 2 kali (dari penggunaan normal)," ujar Zulkifli.

Tak hanya itu, penggunaan CPO sampai 100 persen berpotensi menimbulkan kerak pada mesin PLTD. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak mesin PLTD milik perusahaan setrum negara.

Atas hal ini, bos baru PLN itu menilai perlu kajian lebih lanjut dalam penggunaan B100 ke depan. Kajian juga diperlukan dalam merancang mesin baru pada PLTD agar bisa menggunakan campuran CPO dalam operasional pembangkit kelistrikan.

"Sebaiknya penggunaan CPO ini diterapkan pada mesin diesel yang didesain untuk menggunakan bahan bakar nabati," ungkapnya.

Lihat juga: Menkes-DPR Rapat Kaji Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kelas 3

Kendati begitu, Zulkifli mencatat penggunaan B20 dan B30 masih baik-baik saja. Oleh karenanya, perusahaan masih percaya diri menggunakan B20 dan B30 dalam beberapa waktu terakhir sesuai amanah kepala negara.

"Ada peningkatan penggunaan B20 dan B30 di 2019 sebesar 1,3 kali dibandingkan 2018," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan penggunaan B30 pada tahun ini bisa menghemat devisa sekitar US$5,13 miliar atau setara Rp74,93 triliun. Proyeksi ini terlihat dari realisasi penghematan devisa mencapai US$3,54 miliar atau sekitar Rp51,73 triliun pada pelaksanaan program B20 pada 2019.

Sementara data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memperkirakan penggunaan B30 bisa menyerap 9,6 juta kiloliter CPO pada tahun ini. Angka ini meningkat dari penyerapan CPO sebesar 6 juta kiloliter melalui program B20 pada 2019.

[Gambas:Video CNN]

(uli/age)