Jalan 'Gelap' Panja Jiwasraya

Jakarta, CNN Indonesia -- Asuransi Jiwasraya sedang menyedot perhatian publik. Ekuitas perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia itu minus Rp27,24 triliun pada akhir 2019 lalu. Untuk menyehatkan kembali Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp32,89 triliun.

Perseroan juga memiliki tunggakan klaim jatuh tempo dalam jumlah fantastis, yaitu Rp16 triliun. Ekuitas minus tersebut salah satunya diduga karena salah menempatkan investasi pada aset berisiko di pasar modal.

Secara rinci, 22,4 persen dari total aset ditempatkan di saham bervaluasi rendah (undervalue) dan hanya 5 persen ada di saham LQ-45. Kemudian, sebanyak 59,1 persen diinvestasikan di reksa dana saham.


Kini sebanyak 17 ribu nasabah korban gagal masih menanti pembayaran dari Jiwasraya. Para nasabah ini telah melayangkan surat dari mulai OJK hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, uang klaim tersebut tak kunjung cair.

Lihat juga: BEI Pernah Sanksi dan Suspensi Saham Koleksi Jiwasraya

DPR akhirnya memutuskan untuk membuat Panja Jiwasraya. Berkaca dari kasus dalam dunia keuangan satu dekade lalu, yakni Bank Century. Saat itu, DPR pun membuat pansus. Namun, sayangnya hingga kini kasus Century tak jelas ujungnya.

Dari fungsinya, memang panitia kerja atau panja yang dibuat untuk Jiwasraya kurang lebih serupa dengan panitia khusus atau pansus untuk kasus Bank Century.  Namun, keduanya memiliki perbedaan dari sisi keanggotaan. Berdasarkan pasal 99 tata tertib DPR, yang berbunyi:

"Ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan para perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi."

Artinya, panja merupakan satuan tugas yang dibentuk dengan anggota beragam fraksi yang berada dalam satu komisi.

Sementara, pansus dalam pasal 94 ayat 2, yang berbunyi:

"Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna DPR paling banyak 30 (tiga puluh) orang."

Lihat juga: BEI Benarkan Ada Praktik Kolusi dalam Kasus Jiwasraya

Artinya, pansus merupakan satuan tugas yang dibentuk dengan anggota beragam komisi dan fraksi. Baik pansus, maupun panja akan menghasilkan rekomendasi kepada pimpinan DPR. Namun, apakah pembentukan panja atau pansus dalam menghadapi masalah keuangan dinilai efektif?

Pengamat menilai baik panja ataupun pansus tidak memiliki kisah sukses yang bisa dijadikan contoh. Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai dari mulai Panja Bumi Putera, Pansus Pelindo hingga Pansus Century tidak ada ujungnya.

"Walaupun Pansus Century sampai ke meja hijau. Tapi tidak jelas ujungnya. Jadi bukan masalah panja atau pansus yang mendesak. Melainkan bagaimana ganti rugi nasabah," ujarnya kepada CNNIndonesia, Selasa (11/2).

Irvan menegaskan bagaimana nasib nasabah agar bisa terselesaikan dengan efektif. Dia menilai bailout dana talangan pemerintah bisa menjadi solusi. Menurut Irvan tidak perlu 100 persen, bisa didahului aksi korporasi yang menghasilkan dana segera seperti holding dan lainnya.

Lihat juga: Selain OJK, DPR Juga 'Gebuk' BEI Soal Kasus Jiwasraya

"Mungkin saja Jiwasraya dengan Jiwasraya Putera atau dengan payung holding bisa menerbitkan surat utang dan membantu menolong likuiditas," tambah Irvan.

Sejalan dengan itu, pengamat asuransi Hotbonar Sinaga pun menilai bukan panja atau pansus yang paling penting. Hotbonar mengungkap Kementerian BUMN harus segera memberikan upaya kongkret untuk menyelesaikan Jiwasraya.

"Jadi jangan hanya wacana kementerian itu. Mereka harus punya pikiran out of the box," paparnya.

Hotbonar menilai Kementerian BUMN harus membuka langkah kongkret untuk menyelesaikan pembayaran kliam Jiwasraya. Langkah tersebut harus dipaparkan kepada masyarakat terutama pemegang polis agar mereka tenang.

"Kementerian BUMN juga mereka tidak boleh tertutup harus mau menerima masukan," tambah Hotbonar.

Pasalnya, jika dibiarkan berlarut-larut, Hotbonar menilai kasus Jiwasraya bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik.

[Gambas:Video CNN]


(sfr)