OJK Bakal Bikin Aturan Kesehatan Keuangan Asuransi

CNN Indonesia | Kamis, 13/02/2020 17:45 WIB
OJK Bakal Bikin Aturan Kesehatan Keuangan Asuransi Aturan kesehatan keuangan asuransi dikeluarkan seiring dengan ramainya kasus gagal bayar di industri asuransi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan aturan terkait kesehatan keuangan asuransi. Aturan tersebut nantinya menjadi alarm bagi wasit industri asuransi untuk mengambil tindakan menyehatkan perusahaan asuransi.

Aturan ini merupakan revisi dari POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Aturan itu dikeluarkan seiring dengan kondisi industri asuransi yang diwarnai kasus gagal bayar dan salah kelola dana investasi.

"Aturan tingkat kesehatan keuangan asuransi akan kami keluarkan 31 Desember 2020. Saat ini, draf aturan tinggal menunggu pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM," terang Kepala Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Ariastiadi, Kamis (13/2).


Salah satu yang diatur dalam beleid anyar itu, ia melanjutkan terkait rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC). Di aturan terdahulu, salah satu tolak ukur perusahaan asuransi sehat bila memiliki RBC paling sedikit 120 persen.

Hal lainnya, yakni OJK akan mengatur kewajiban lapor portofolio investasi bagi asuransi. Laporan dilakukan secara berkala, namun belum diputuskan apakah disetor setiap bulan atau dalam periode tertentu.

"Aturan tingkat kesehatan keuangan asuransi itu harmonisasi dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Nanti perusahaan asuransi diperingkat dari 1 (sehat) hingga 5 (tidak sehat). Intinya, kami bisa lebih awal mengetahui perusahaan asuransi yang butuh perhatian khusus atau yang perlu disehatkan," imbuh dia.

Sekadar mengingatkan, dalam pasal 2 POJK 71/2016 disebutkan pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan meliputi, solvabilitas, cadangan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, dana jaminan, dan ketentuan lain yang berhubungan.

Pasal 5 aturan yang sama juga memperkenankan aset dalam bentuk investasi pada deposito, saham, obligasi korporasi, medium term notes (MTN), surat berharga negara, reksa dana, repurchase agreement (Repo), dan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif.

Kemudian, penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek, tanah dan bangunan, pembiayaan executing, emas murni, pinjaman polis, yang diatur dalam Surat Edaran OJK.

[Gambas:Video CNN]


(bir/bir)