Draft RUU Cipta Kerja, Jokowi Izinkan WNA Miliki Apartemen

CNN Indonesia | Jumat, 14/02/2020 12:13 WIB
Draft RUU Cipta Kerja, Jokowi Izinkan WNA Miliki Apartemen Melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Jokowi izinkan WNA miliki sarusun. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memperbolehkan warga negara asing (WNA) mempunyai hak milik satuan rumah susun atau sarusun. Rencana tersebut tertuang dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diserahkan kepada DPR, pada Rabu (12/2).

Hak milik sarusun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan. Kepemilikan ini terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Jokowi menambahkan perizinan tersebut sebagai ketentuan baru dalam Pasal 137 RUU Ciptaker. Dalam draf RUU Cipta Kerja yang didapat CNNIndonesia.com, disebutkan hak milik sarusun akan diberikan kepada lima golongan.


Lima golongan yang dimaksud meliputi warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jokowi juga memperbolehkan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Tanah Air serta perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di dalam negeri.

Selanjutnya, pemerintah memperbolehkan hak milik sarusun dialihkan dan dijaminkan. Hak milik sarusun dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, warga negara asing tidak bisa memiliki hak milik sarusun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, mereka diberi izin dalam bentuk hak pakai atas sarusun.

Pada Pasal 5 peraturan tersebut dijelaskan orang asing diberikan hak pakai untuk rumah tunggal pembelian baru dan hak milik atas sarusun di atas hak pakai untuk sarusun pembelian unit baru.

Untuk rumah tunggal, warga negara asing diberikan hak pakai untuk jangka waktu 30 tahun. Hak pakai itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun. Jika perpanjangan berakhir, maka hak pakai dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun.
[Gambas:Video CNN]

CNNIndonesia mencoba meminta penjelasan dari Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono atas kebenaran isi draf ruu tersebut. Tapi, sampai berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons. (ulf/agt)