DPR Pertanyakan Utang BUMN Karya yang Minim Untung

CNN Indonesia | Senin, 17/02/2020 20:31 WIB
DPR Pertanyakan Utang BUMN Karya yang Minim Untung Ilustrasi. DPR menyoroti BUMN karya yang dibanjiri proyek negara namun minim untung. Justru utang perusahaan pelat merah tersebut naik. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VI menyoroti utang berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang bergerak dalam bidang konstruksi sarana dan prasarana. Meski dibanjiri proyek-proyek pembangunan prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun laporan keuangan perusahaan-perusahaan plat merah tersebut minim untung.

Kritik ini disampaikan pada rapat dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VI dan lima perusahaan BUMN Karya yaitu PT Wijaya Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT PP (Persero) Tbk.

"Di era kepemimpinan Pak Jokowi proyek infrastruktur ini sangat banyak tapi kok utang tumbuh dua kali lipat bahkan lebih?" tutur anggota DPR Komisi VI fraksi Golkar Lamhot Sinaga pada Senin, (17/2).


Menurut Lamhot rasio utang yang kian bertambah diterjemahkan sebagai rambu kuning. Dia khawatir utang BUMN Karya yang terus menggunung akan mengakibatkan gagal bayar yang harus dipikul oleh negara nantinya.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk melaporkan kenaikan utang signifikan dari Rp75,14 triliun pada 2017 menjadi Rp95,50 triliun pada tahun 2018. Sementara, perusahaan mencatatkan kenaikan tipis atas pendapatan usaha yaitu Rp3,39 triliun pada tahun 2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tren senada juga terjadi pada PT Wijaya Karya (Persero), perseroan melaporkan kenaikan utang 2019 sebesar Rp42,75 triliun dari Rp42,02 triliun pada 2018. Sementara, penjualan menurun dari capaian Rp31,16 triliun pada 2018 menjadi Rp27,77 triliun pada 2019.

Di kesempatan yang sama, Lamhot mengingatkan para jajaran direksi perusahaan BUMN Karya untuk segera melunasi tunggakan utang kepada vendor lokal yang masih belum dilunasi.

"BUMN (Karya) ini banyak berutang pada pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha kecil contohnya pembangunan di Samosir yang nilainya sangat besar, padahal dibiayai APBN tapi kok bisa perusahaan kecil sejak satu sampai dua tahun tak dibayar?" paparnya di hadapan dirut kelima perusahaan plat merah tersebut.

Dia meminta tunggakan kepada perusahaan lokal tersebut dapat segera dilunasi sebab tak hanya merusak citra perusahaan negara namun dirinya menilai tunggakan tersebut akan menahan laju pertumbuhan perekonomian daerah.

[Gambas:Video CNN]


(wel/age)