"Ngga dong. Itu opsinya kami melakukan business to business, tetapi tentu ada juga kebutuhan PMN," ucap Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/2).
Hanya saja, Erick tak menjelaskan lebih lanjut mengenai kebutuhan PMN yang mungkin disuntikkan pemerintah untuk Jiwasraya. Ia menyatakan opsi PMN masih harus dibicarakan dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua masih opsi-opsi, jadi belum diputuskan, karena ini kan butuh koordinasi antara Komisi VI dan Komisi XI (DPR) serta harus ada persetujuan OJK dan Kemenkeu," kata Kartika.
Sementara, Di sisi lain, Ketua Panja Komisi VI DPR Aria Bima pun turut mengatakan belum ada kepastian dari seluruh pihak atas langkah apa yang akan diambil dalam permasalahan Jiwasraya. Ia menyebut, panja masih melakukan pembahasan dari opsi-opsi yang disampaikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"(Pembahasan) itu saja belum, kepastian dari mana kok muncul seperti itu, opsi-opsi duitnya dari mana," pungkas Aria.
[Gambas:Video CNN]
(aud/agt)