Kementerian BUMN Bantah Bakal Suntik Jiwasraya Rp15 Triliun
CNN Indonesia
Selasa, 25 Feb 2020 14:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian BUMN membantah bakal menyuntikkan dana sebesar Rp15 triliun kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk membayar klaim nasabah.
Sebelumnya, beredar kabar pemerintah berencana memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membayar polis nasabah dan menyelamatkan keuangan Jiwasraya.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirdjoatmodjo menegaskan pihaknya belum memutuskan hal tersebut. Sebab, kementerian masih membahas sejumlah opsi menyelesaikan permasalahan Jiwasraya.
"Belum, belum (diputuskan suntik Rp15 triliun)," ucap Kartika singkat setelah pihaknya melakukan rapat tertutup dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (25/2).
Sayangnya, Kartika enggan membeberkan apa saja opsi-opsi yang diperbincangkan dalam rapat tersebut mengingat perlu kajian lebih lanjut dengan Panja Komisi DPR terkait, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hanya saja, ia memastikan opsi yang dipilih akan diarahkan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.
"Semua masih opsi-opsi, jadi belum diputuskan, karena ini kan butuh koordinasi antara Komisi VI dan Komisi XI (DPR) serta harus ada persetujuan OJK dan Kemenkeu," ungkapnya.
Tak hanya Kartika, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga juga membantah isu pemberian PMN kepada Jiwasraya.
"Itu (informasi) dari siapa itu? ada-ada aja. Belum ada," ungkapnya.
Dalam keterangan tertulis terpisah, Arya menyebut pemerintah dan DPR masih mendiskusikan banyak opsi, dan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut atas opsi-opsi tersebut.
Ia menegaskan skema penyelamatan dana nasabah dan Jiwasraya yang tengah disusun akan bersifat fundamental dan komprehensif.
"PMN tidak menjadi prioritas dalam penyelamatan Jiwasraya. Itu the last resort karena masih ada beberapa skenario yg didalami," ujarnya.
Menurut Arya, pembicaraan PMN dilakukan dalam konteks memperkuat fundamental industri asuransi plat merah, bukan untuk sekadar Jiwasraya.
Pasalnya, BUMN harus memikirkan bagaimana pasar industri asuransi semakin sehat di masa depan dan memastikan masalah keuangan yang dialami Jiwasraya tidak terulang lagi.
"Pernyataan bahwa Jiwasraya akan di bailout atau bailin atau PMN adalah pernyataan yang masih jauh dari pembahasan," tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Panja Komisi VI DPR Aria Bima pun turut mengatakan belum ada kepastian dari seluruh pihak atas langkah apa yang akan diambil dalam permasalahan Jiwasraya.
[Gambas:Video CNN]
Ia menyebut, panja masih melakukan pembahasan dari opsi-opsi yang disampaikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"(Pembahasan) itu saja belum, kepastian dari mana kok muncul seperti itu, opsi-opsi duitnya dari mana," pungkas Aria.
(ara/sfr)
Sebelumnya, beredar kabar pemerintah berencana memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membayar polis nasabah dan menyelamatkan keuangan Jiwasraya.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirdjoatmodjo menegaskan pihaknya belum memutuskan hal tersebut. Sebab, kementerian masih membahas sejumlah opsi menyelesaikan permasalahan Jiwasraya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua masih opsi-opsi, jadi belum diputuskan, karena ini kan butuh koordinasi antara Komisi VI dan Komisi XI (DPR) serta harus ada persetujuan OJK dan Kemenkeu," ungkapnya.
Tak hanya Kartika, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga juga membantah isu pemberian PMN kepada Jiwasraya.
Dalam keterangan tertulis terpisah, Arya menyebut pemerintah dan DPR masih mendiskusikan banyak opsi, dan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut atas opsi-opsi tersebut.
Ia menegaskan skema penyelamatan dana nasabah dan Jiwasraya yang tengah disusun akan bersifat fundamental dan komprehensif.
"PMN tidak menjadi prioritas dalam penyelamatan Jiwasraya. Itu the last resort karena masih ada beberapa skenario yg didalami," ujarnya.
Pasalnya, BUMN harus memikirkan bagaimana pasar industri asuransi semakin sehat di masa depan dan memastikan masalah keuangan yang dialami Jiwasraya tidak terulang lagi.
"Pernyataan bahwa Jiwasraya akan di bailout atau bailin atau PMN adalah pernyataan yang masih jauh dari pembahasan," tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Panja Komisi VI DPR Aria Bima pun turut mengatakan belum ada kepastian dari seluruh pihak atas langkah apa yang akan diambil dalam permasalahan Jiwasraya.
[Gambas:Video CNN]
Ia menyebut, panja masih melakukan pembahasan dari opsi-opsi yang disampaikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"(Pembahasan) itu saja belum, kepastian dari mana kok muncul seperti itu, opsi-opsi duitnya dari mana," pungkas Aria.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK