Virus Corona, Pemerintah Kaji Gratiskan Iuran BP Jamsostek

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tengah mengkaji pembebasan atau penundaan pembayaran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek). Kajian ini dilakukan demi meredam dampak ekonomi akibat wabah virus corona atau Covid-19.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan rencana ini merupakan usul langsung dari BP Jamsostek. Tujuannya, agar bisa meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah tekanan wabah virus.

"BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) usulkan pembebasan atau penundaan iuran beberapa program BPJS, tapi sekarang kan jenis programnya banyak," ungkap Susiwijono, Kamis (12/3).

Saat ini, BP Jamsostek setidaknya memiliki lima program manfaat, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. "Nanti dilihat mana yang bisa bermanfaat untuk dorong relaksasi itu," imbuhnya.

Lihat juga: Sri Mulyani Gratiskan Pajak Gaji Buruh Manufaktur 6 Bulan

Kendati begitu, usulan ini masih dibahas oleh pemerintah dan BP Jamsostek. Bila sudah final, rencananya akan dituangkan ke dalam paket stimulus ekonomi jilid kedua yang akan diumumkan secara lengkap pada Jumat (13/3) besok.

"Saat ini masih difinalisasi, kami selesaikan hari ini, besok diumumkan," ucapnya.

Wabah virus corona yang muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Begitu pula dampak yang ditimbulkan ke sektor ekonomi.

Di Tanah Air, virus corona menyerang pergerakan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bahkan, pertumbuhan ekonomi Tanah Air diramal akan terpuruk akibat virus corona.

[Gambas:Video CNN]
Tak ingin dampak ekonomi membesar akibat corona, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan yang dirangkum dalam paket stimulus ekonomi jilid pertama dan kedua. Pada paket pertama, pemerintah fokus memberikan stimulus ke sektor pariwisata.

Sementara di paket kedua, pemerintah akan memberi stimulus berupa relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, dan 25. Lalu, turut membebaskan bea masuk impor, percepatan izin ekspor-impor, dan lainnya. (uli/agt)