Sri Mulyani Bakal Evaluasi Stimulus Ekonomi Terkait Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengevaluasi paket stimulus kebijakan fiskal peredam dampak virus corona jilid pertama senilai Rp10,3 triliun. Jika ada anggaran yang tak sesuai dengan kondisi saat ini, anggaran pada paket yang diluncurkan bulan lalu itu akan dialihkan ke sektor lain.

"Di dalam konteks ini stimulus akan kami kaji ulang, untuk pariwisata mungkin akan kami sesuaikan lagi," ucap Sri Mulyani, Jumat (20/3).

Sri Mulyani bilang pemerintah kini akan memprioritaskan tiga hal, yaitu sektor kesehatan, social safety net (jaring pengamanan sosial), dan dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kalau terjadi banyak sekali hal-hal yang berubah kami juga harus segera melakukan penyesuaian," terang Sri Mulyani.

Lihat juga: Corona Meluas, Jokowi Minta KSSK Jaga Likuiditas

Artinya, bisa saja pemerintah mengurangi alokasi dana untuk paket kebijakan jilid pertama dan dialihkan ke tiga sektor yang kini menjadi fokus pemerintah.

Diketahui, pemerintah telah menerbitkan dua paket kebijakan fiskal demi meredam dampak virus corona terhadap ekonomi domestik. Alokasi yang disiapkan pemerintah untuk paket pertama sebesar Rp10,3 triliun, sedangkan paket kedua sebesar Rp22,9 triliun.

Saat ini, pemerintah sedang mengkaji untuk menerbitkan paket kebijakan fiskal jilid ketiga. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang sektor kesehatan akan menjadi poin pertama yang masuk dalam paket tersebut.

Sementara, Jokowi juga telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengubah fokus penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lihat juga: Jokowi Rogoh Rp6 T Asuransikan Petugas Medis Tangani Corona

"Saya perintahkan semua menteri, pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas. Banyak sekali yang tidak prioritas itu bisa dipangkas dulu," tegas Jokowi.

Jokowi mencontohkan beberapa bentuk anggaran yang bisa dipangkas, yaitu anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, dan pembelian barang yang tidak prioritas. Ia memerintahkan seluruh menteri dan pemerintah daerah mengutamakan anggaran untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Daya beli masyarakat harus betul-betul jadi perhatian, terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana," ujar Jokowi.

Selain daya beli masyarakat, Jokowi meminta agar penggunaan APBN dan APBD harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di sektor kesehatan. Hal ini sengaja dilakukan demi meredam penyebaran virus corona di dalam negeri.

[Gambas:Video CNN] (aud/sfr)