DKI Jakarta Rugi Rp150 Triliun Jika Lockdown dalam 14 Hari

CNN Indonesia | Senin, 30/03/2020 14:15 WIB
DKI Jakarta Rugi Rp150 Triliun Jika Lockdown dalam 14 Hari Pengamat menghitung kerugian DKI Jakarta jika lockdown diberlakukan dalam 14 hari sebesar Rp150 triliun tanpa aktivitas sama sekali. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat ekonomi memprediksi nilai ekonomi akan menguap sebesar Rp100 triliun hingga Rp150 triliun jika pemerintah memberlakukan karantina (lockdown) DKI Jakarta selama 14 hari. Perhitungan itu mengasumsikan, tidak terjadi aktivitas sama sekali demi menekan risiko penyebaran virus corona.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal menuturkan jika dalam proses karantina itu masih terjadi proses transaksi ekonomi, maka potensi kerugian ekonomi dapat ditekan menjadi Rp50 triliun hingga Rp100 triliun dalam 14 hari.

"Perhitungan itu dilihat dari potensi kehilangan sisi manufaktur yang tidak produksi, kemudian perputaran uang di sektor pariwisata, jasa keuangan, dan pendapatan pajak akibat lockdown," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/3).


Namun demikian, ia menjelaskan dampak negatif terhadap ekonomi itu hanya terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kebijakan lockdown justru akan berimbas positif kepada ekonomi lantaran menyelamatkan manusia sebagai faktor utama produksi.

Selain itu, lockdown dapat mengurangi biaya rumah sakit yang dikeluarkan pemerintah untuk merawat pasien covid-19. Apalagi, dengan lockdown, maka penyebaran penyakit dapat ditekan.

"Berkaca dari kejadian SARS pada 2003, proses ini mampu membawa rebound kepada perekonomian, karena ini proteksi manusia sebagai faktor produksi, jadi lockdown melindungi produktivitas jangka panjang," tuturnya.

Ia memproyeksi jika pandemi ini berlangsung selama 4-5 bulan, maka pertumbuhan ekonomi hanya berada di posisi 3,2 persen-3,3 persen. Namun, jika virus corona berlangsung lebih lama lebih dari 6 bulan, maka pertumbuhan ekonomi terancam hanya tumbuh 1,3 persen.

Berkaca dari perkembangan kasus positif, ia memperkirakan puncak penyebaran akan terjadi pada 6-12 Mei. Setelah itu, penyebaran akan melandai pada Mei-Juni.

"Dengan demikian, jika berlangsung 3-4 bulan, kita masih punya kesempatan untuk tumbuh 4 persen. kalau lebih dari itu, maka momentumnya akan hilang," terang dia.

Meski ekonomi tahun ini dipastikan kontraksi, Fithra mengaku tak mempermasalahkan kondisi tersebut. Alasannya, keadaan serupa juga dialami oleh mayoritas negara di dunia.

Selain itu, kontraksi ini dipicu karena penyebaran virus corona bukan faktor fundamental. Oleh sebab itu, ia meramal pertumbuhan ekonomi akan balik arah tahun depan.

"Kapasitas produksi kita tidak terlalu terganggu, maka tahun berikutnya bisa bouncing dalam rentang 6 persen-8 persen tergantung dari kontraksi di 2020," katanya.

Jika pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 3 persen pada 2020, maka ia memprediksi ekonomi tumbuh hingga level 6 persen-7 persen di 2021. Angka pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi yakni 8 persen, jika tahun ini ekonomi hanya tumbuh 1 persen.

"Yang paling penting pemerintah pusat harus jelaskan kebijakannya, bukannya pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengambil komando, sehingga ini mampu dibaca pasar sebagai hal positif," jelas Fithra.

Ekonom Indef Abra PG Talattov menuturkan pemerintah sebaiknya menempuh kebijakan lockdown untuk DKI Jakarta sebagai episentrum virus corona.

"Lebih baik minum pil pahit satu bulan, tetapi setelah itu diharapkan penyebaran tidak ada lagi dan aktivitas warga bisa normal lagi," tutur dia.

[Gambas:Video CNN]

Ia tidak menampik kebijakan lockdown bakal memukul beberapa sektor, antara lain, perhotelan, transportasi, UMKM, dan jasa keuangan. Pun demikian, sektor-sektor tersebut telah tertekan lebih dulu dengan kemunculan virus corona ini.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indef memprediksi jika pemerintah memutuskan lockdown selama satu bulan, maka pertumbuhan ekonomi hanya berada di posisi 3,6 persen.

Jika berlangsung 3 bulan, maka ekonomi diramal tumbuh 3,58 persen dan 3,66 persen jika lockdown berlangsung 6 bulan. Skenario itu, lanjut dia, tanpa memperhitungkan intervensi pemerintah.

"Kalau tidak lockdown dampaknya lebih buruk, saat negara lain, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand sudah pulih, maka investor sudah pasti akan lari kepada mereka yang sudah normal," tegas dia.

Namun, kebijakan lockdown bukan berarti tanpa konsekuensi. Ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan pangan dan stimulus kepada masyarakat terutama golongan menengah ke bawah terpenuhi.

Ia juga mengimbau pemerintah memetakan pasokan pangan agar cukup untuk memenuhi kebutuhan lockdown di DKI Jakarta. Pemerintah juga harus bersiap jika terjadi panic buying di masyarakat.

"Jangan sampai nanti ketika lockdown masyarakat justru kesulitan pangan. Jadi, dampak gejolak sosial menjadi risiko yang harus diantisipasi pemerintah," tandasnya. (ulf/bir)