Efek Corona, Pemerintah Klaim 56 Persen Masyarakat Tak Mudik

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengklaim sekitar 56 persen masyarakat tidak akan mudik jelang Ramadan karena menyadari bahaya pandemi virus corona atau covid-19. Saat ini, baru sekitar 7 persen masyarakat yang melakukan mudik. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Munardo. Doni menyampaikan hal ini sesuai laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku Plt Menteri Perhubungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas pada Senin (6/4). 

"Data yang dihasilkan, 56 persen masyarakat sudah sadar bahaya Covid-19 dan 56 persen ini menyatakan diri tidak akan mudik," ungkap Doni. 

Sementara 30 persen lainnya belum melakukan mudik dan 7 persen sudah mudik. Sisanya, belum diketahui. 

Lihat juga: KKP Usul Diskon Pajak 30 Persen untuk Pengolahan Ikan

Doni meminta pemerintah daerah bisa menerapkan kebijakan yang tepat bagi pemudik yang sudah terlanjur kembali ke daerah asal. Misalnya, melakukan karantina mandiri begitu sampai ke daerah asal. 

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa mendata status sosial masyarakat, misalnya ada yang kehilangan pekerjaan di ibu kota. Maka, perlu dicari solusi agar tetap bisa hidup di daerah asal. 

"Bagi yang sudah mudik, kami sarankan kepada pimpinan di daerah untuk memanfaatkan kehadiran saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan utama dari kota besar," tuturnya. 

Misalnya, dengan menjaring mereka untuk mengikuti program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) hingga bekerja di sektor produktif, seperti pertanian, peternakan, hingga perikanan. Tujuannya, agar mereka memiliki pendapatan dan daerah bisa menjaga ketahanan pangan. 

"Fokus kepada program pertanian kemudian juga peternakan, perikanan budidaya, dan juga program yang bisa meningatkan ketahanan pangan nasional," katanya. 

Lihat juga: Harga Cabai Rawit Merah Naik ke Rp53 Ribu

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ridwan Djamaluddin menyatakan pemerintah akan mengurangi kapasitas penumpang, baik penggunaan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi saat momen mudik. Tujuannya, agar langkah jaga jarak tetap dipatuhi masyarakat. 

Selain itu, pemerintah juga berencana menaikkan harga tiket bus angkutan mudik 2020. "Seperti untuk kendaraan umum, menaikkan harga tiket angkutan umum. Misalnya, bus berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan," kata Ridwan. 

Sedangkan untuk kebijakan kendaraan pribadi, Ridwan mengatakan bahwa sepeda motor tidak dapat membawa penumpang, sedangkan untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.

Lihat juga: Pemerintah Segera Tebar 200 Ribu Paket Sembako di Jabodetabek

"Semua tindakan ini akan diberlakukan secara ketat oleh polisi lalu lintas dan Kementerian Perhubungan," ungkapnya.

Selain itu, Ridwan mengatakan setiap orang yang melaksanakan mudik juga diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kota kelahirannya dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali. 

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mendirikan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. "Dengan langkah-langkah ini, jumlah orang yang kembali ke kampung halaman mereka tahun ini diperkirakan rendah," jelasnya. (uli/age)