Jakarta, CNN Indonesia -- Manajemen Pelaksana (PMO) Program
Kartu Prakerja mengaku bakal mendahulukan masyarakat yang masuk dalam basis data (database) kementerian/lembaga (K/L) ketimbang masyarakat umum untuk masuk dalam Program Kartu Prakerja. Kemudian, peserta yang diprioritaskan juga mereka yang belum menerima
bansos.
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan masing-masing kementerian/lembaga saat ini memiliki data masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja yang dirumahkan, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak penyebaran virus corona.
"Kami dapat data dari kementerian/lembaga mengenai tenaga kerja yang terkena PHK, dirumahkan, dan pelaku UMKM. Ini mereka dapat kuota khusus untuk didahulukan," ujarnya dalam video conference, Senin (27/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Panji bilang pihaknya juga akan mengecek apakah masyarakat yang mendaftar sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bantuan sosial (bansos) atau belum. Pasalnya, PMO akan memilih lebih dulu peserta yang belum mendapatkan bantuan sedikit pun dari pemerintah.
"Di database kementerian/lembaga kami juga cek apakah sudah jadi penerima bansos, kami dahulukan yang belum menerima bansos. Jadi data siapa-siapa yang terdampak virus corona ada di kementerian/lembaga," ungkap Panji.
Namun, setelah melakukan pengelompokan, bukan berarti mereka yang tak terdata di database kementerian/lembaga tak bisa masuk dalam Proram Kartu Pekerja. Panji menyatakan pihaknya memberikan sedikit slot untuk masyarakat umum.
"Ada bagian untuk masyarakat umum, mungkin kecil. Mayoritas adalah mereka yang didata oleh kementerian/lembaga," terang Panji.
Hal yang penting, kata Panji, calon pendaftar Program Kartu Prakerja harus memiliki beberapa syarat yang ada di laman resmi
prakerja.go.id. Syarat yang dimaksud adalah calon peserta merupakan warga negara Indonesia (WNI), minimal berusia 18 tahun, dan tidak sedang menempuh pendidikan formal.
Ia menambahkan total pendaftar Program Kartu Prakerja saat ini sudah tembus lebih dari 8 juta. Namun, pemerintah baru mengumumkan total yang masuk pada gelombang pertama sebanyak 168.111 orang.
Secara keseluruhan, pemerintah akan menyalurkan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.
Total anggaran yang dialokasikan untuk Program Kartu Prakerja sebanyak Rp20 triliun. Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp100 juta.
[Gambas:Video CNN] (aud/bir)