SKK Migas Minta Sri Mulyani Diskon Pajak Industri Hulu

Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sejumlah diskon pajak kepada industri hulu migas. Sebab, industri hulu mendapat tekanan yang besar dari pandemi virus corona atau covid-19 dan anjloknya harga minyak mentah dunia. 

Pertama, SKK Migas meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar menunda atau mengurangi 100 persen pajak-pajak tidak langsung di industri hulu migas, khususnya untuk wilayah kerja eksploitasi. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bila kebijakan ini bisa diberikan, maka akan menyelamatkan gross revenue sekitar 4 persen sampai 12 persen dan cost recovery sekitar 4 persen. 

Saat ini, katanya SKK Migas sudah berkomunikasi dengan Sri Mulyani. "Kabarnya menteri keuangan akan mengeluarkan pmk (peraturan menteri keuangan) untuk penundaan pajak," ucap Dwi dalam rapat virtual dengan Komisi VII DPR, Selasa (28/4). 

Kedua, perlunya penundaan atau penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) LNG melalui penerbitan revisi Peraturan Pemerintah  Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Dwi, relaksasi ini perlu diberikan ke seluruh wilayah kerja yang menjual produknya sebagai LNG. 

Lihat juga: Data Jokowi, Sejumlah Daerah Sudah Alami Defisit Bahan Pokok

"Ini akan memberikan perbaikan cash flow bagi kontraktor," ungkapnya. 

Dwi mengatakan saat ini usulan ini sudah diberikan ke Kemenkeu dan kementerian sudah melakukan harmonisasi untuk revisi PP, namun masih menunggu restu dari Sri Mulyani. 

Ketiga, meminta agar barang milik negara di hulu migas tidak dikenakan biaya sewa. Estimasinya bila direstui akan menyelamatkan 1 persen dari gross revenue untuk seluruh wilayah kerja yang baru menandatangani kontrak kerja sama di titik eksploitasi. 

Dwi mengungkapkan usulan ini sudah didiskusikan antara SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada awal April lalu. Namun, belum ada keputusan dari Kemenkeu. 

Keempat, menghapus biaya pemanfaatan kilang LNG Badak sebesar US$0,22 per MMBTU bagi seluruh wilayah kerja yang produksi gasnya masuk ke sistem Kalimantan Timur. Hitung-hitungan SKK Migas bila kebijakan ini dilakukan bisa menyelamatkan sekitar 3,6 persen dari gross revenue untuk harga gas sebesar US$6 per MMBTU. 

"Saat ini telah ada diskusi dengan LMAN dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut," imbuhnya. 

Lihat juga: Laba HSBC Rontok 48 Persen di Tengah Corona

Kelima, SKK Migas meminta Kemenkeu memberikan libur pajak (tax holiday) untuk Pajak Penghasilan (PPh) industri hulu di semua wilayah kerja. Saat ini, usulan ini telah dibahas bersama Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesian Petroleum Association/IPA) atas pembebasan BPT selama laba setelah pajak diinvestasikan kembali di Indonesia. 

Bila hal ini dilakukan, akan membuat pajak korporasi dan dividen usaha sekitar 40 persen sampai 48 persen dengan skema cost recovery. Lalu, turut menjaga pajak korporasi dan dividen usaha sebesar 25 persen untuk skema gross split. 

Keenam, penundaan pencadangan biaya ASR untuk semua wilayah kerja. Menurut Dwi, usulan ini akan memperbaiki cash flow kontraktor. Saat ini usulan sudah diterima dan masih difinalisasi.

Ketujuh, diskon harga untuk penjualan gas antara TOP dan DCQ untuk semua wilayah kerja. Kedelapan, memberi insentif dalam batas waktu tertentu, seperti depresiasi dipercepat, perubahan split sementara misalnya sliding scale, dan DMO full price bagi semua wilayah kerja.

Lihat juga: Perusahaan Minyak AS Diamond Ajukan Pailit

"Dampaknya akan memberi perbaikan keekonomian pengembangan lapangan. Dukungan yang dibutuhkan adalah insentif dan saat ini sudah dalam tahap diskusi untuk wilayah kerja yang akan mengajukan insentif," tuturnya. 

Kesembilan, agar Kemenkeu dan Kementerian Perindustrian memberi dukungan dari untuk membina industri pendukung hulu migas di seluruh wilayah kerja. Sebab, hal ini bisa menjaga keekonomian usaha penunjang. 

"Misalnya melalui industri baja, rig, jasa dan service, terhadap pembebasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas untuk proses pengeboran," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(uli/age)