Kemendag Minta Pasar Terus Beroperasi demi Perputaran Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wabah virus corona yang menyerang Indonesia telah memberikan dampak amat besar. Daya beli masyarakat menurun, dan transaksi penjualan para pedagang pasar rakyat serta ritel juga melemah. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, bukan saja omzet yang menurun, tapi hal ini berimbas pula pada terancamnya nasib pedagang yang terpaksa berhenti berjualan, serta sulitnya petani, nelayan dan peternak juga industri kecil untuk bergerak.

Ungkapan tersebut didasarkan pada laporan sementara dari 285 kabupaten/kota yang menyebut penurunan jumlah pedagang di pasar rakyat rata-rata sebesar 29 persen. Kondisi ini membuat omzet pedagang turun sebesar 39 persen, sementara pelaku usaha ritel mengalami penurunan 90 persen, dan pasokan barang sebesar 50 persen.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 mencatat ada 15.657 unit Pasar Rakyat di Indonesia, dengan jumlah pedagang sebanyak 2.818.260. Dalam tahun anggaran 2015-2019 melalui Program Nawacita Presiden Jokowi, Kementerian Perdagangan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat di 5.248 unit yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus. Pencapaian tersebut telah melampaui target Program Nawacita sebanyak 5.000 unit Pasar Rakyat. Program ini akan tetap berlanjut pada periode 2020-2024.

Lihat juga: Kemendag Peduli Serahkan Donasi untuk Pejuang Medis Covid-19

"Dampak COVID-19 sangat berdampak luas kepada nasib pedagang dan pelaku usaha pasar rakyat dan ritel karena penurunan omzetnya menurun akibat terjadi penurunan jumlah pembeli. Bahkan ada beberapa pasar yang tutup. Hal ini yang perlu ditangani segera agar tidak terpuruk nasib para pedagang kecil, termasuk petani, nelayan, peternak dan industri kecil yang mensuplai produknya ke pasar.

"Berbagai upaya tetap berdoa dan ikhtiar untuk kesehatan para pedagang dan pembeli, namun di sisi lain pasar rakyat diharapkan tetap beroperasi dengan mengedepankan kebersihan pasar, pedagang dan pembeli, menerapkan physical distancing, serta mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, agar dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selain itu yang paling penting adalah Kemendag menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting dengan harga stabil,"

Agus lantas kembali menyatakan agar masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta desa tetap mengizinkan Pasar Rakyat beroperasi dengan mematuhi protokol yang ditetapkan pemerintah. Tujuan utamanya, untuk memenuhi ketersediaan barang pokok bagi masyarakat dengan harga stabil.

Ia juga mendorong pemerintah setempat untuk terlibat dalam operasional Pasar Rakyat, seperti mengatur jam buka dan jumlah pedagang secara bergiliran, serta bekerja sama dengan platfotm jasa pengantaran seperti yang dilakukan pengelola pasar di DKI Jakarta, Purbalingga, Palembang, Pontianak, Balikpapan, Denpasar.

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol mengapresiasi langkah Kemendag itu. Ia menyebut pihaknya akan tetap mendukung Kemendag menjaga ekonomi masyarakat kecil.

"Jika pasar rakyat yang mempunyai lahan kecil atau lembab pasarnya, maka Pemda atau pengelola pasar bisa mengalihkan pasar tersebut ke lahan terbuka dan bersih seperti tempat parkir atau jalan raya untuk dijadikan pasar rakyat sementara sehingga pedagang dapat bertransaksi namun tidak terjadi kerumunan dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19", ujarnya.

Lihat juga: Kemendag Bentuk Tim untuk Pantau Harga dan Distribusi Gula

Wakil Ketua Arya Bima menambahkan, pasar rakyat merupakan mata rantai distribusi. Ia menegaskan bahwa masih ada beberapa pasar yang tutup di berbagai daerah karena ketakutan pada penyebaran virus corona. Sementara, Kemendagri meminta agar ada tim monitoring yang mengawasi operasional pasar.

"Keinginan Komisi VI, pasar rakyat tetap beroperasi tapi tidak menjadi pusat penyebaran virus corona. Harus ada surat keputusan bersama antara Kemendag dan Gugus Tugas COVID-19," kata Arya.

Rapat kemudian berakhir dengan kesepakatan bahwa pasar harus tetap beroperasi dalam masa pandemi, sekaligus memastikan ketersediaan, keterjangkauan harga,
kelancaran distribusi dan pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

BNPB disebut akan menerbitkan Surat Edaran kepada semua Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait keputusan tersebut. Adapun hal-hal untuk diperhatikan meliputi penggunaan masker oleh pedagang dan pembeli saat berinteraksi, face shield, sarung tangan dan penyediaan tempat cuci tangan, serta peningkatan standar kebersihan, penyemprotan disinfektan secara berkala, pembersihan lapak atau kios masing-masing, pengoptimalan ruang terbuka seperti tempat parkir untuk berjualan apabila diperlukan, pembatasan jumlah pengunjung di dalam pasar. Sementara pengaturan jam operasional pasar rakyat diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat.

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus menjaga pasokan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan monitoring sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan pasar dengan melibatkan stakeholder terkait," kata Agus. (rea)