Jaring Duit WNI di Luar, Pemerintah Akan Rilis Diaspora Bond

CNN Indonesia | Kamis, 04/06/2020 20:01 WIB
ilustrasi rupiah dan dolar. Kemenkeu akan merilis diaspora bond untuk menjaring uang WNI di luar negeri. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah akan menerbitkan surat utang khusus bertajuk Diaspora Bond untuk para Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki keturunan Tanah Air mulai November 2020. Penerbitan dilakukan dalam rangka mencari dana untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan Diaspora Bond rencananya akan ditawarkan dengan tenor tiga tahun dengan bunga tetap (fixed rate). Kemudian surat itu nantinya tidak bisa diperdagangan (non tradable) dan tidak bisa dicairkan lebih awal dari jangka waktu ketentuan.
"Supaya tidak terlalu merepotkan, pemesanan dari Rp5 juta sampai Rp5 miliar dan akan diterbitkan dalam (denominasi) rupiah," ungkap Deni dikutip dari Antara, Kamis (4/6).
Untuk syarat, Deni mengatakan surat utang ini bisa dibeli bila WNI dan WNA keturunan nasional memiliki Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Sementara para diplomat Indonesia di luar negeri tidak bisa membeli surat utang ini karena tidak ingin ada konflik kepentingan.

Syarat lain, pemesanan Diaspora Bond harus memiliki rekening surat berharga, rekening tabungan, dan Single Investor Identification (SID) di Indonesia. Sementara untuk pelaksanaan, Diaspora Bond akan diterbitkan melalui transaksi elektronik e-SBN.
Sedangkan proses pembayaran bisa melalui bank, pos, dan lembaga persepsi. Mitra kerja sama pemerintah untuk program ini, yaitu BCA, Maybank, BRI, BNI, Bank CIMB Niaga, Panin Bank, Bank Mandiri, dan BTN.
Lalu, tiga perusahaan fintech, yakni Tanamduit, Bareksa, dan Invisee. Kemudian, ada tiga perusahaan sekuritas, yaitu Bahana Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
Kendati begitu, Deni mengatakan jadwal penerbitan masih bisa berubah bila ada dinamika di lapangan. Sebab, pemerintah juga menunggu kesiapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya, jadwal penerbitan sempat direncanakan pada Agustus 2020, namun kemudian diundur jadi November 2020.

[Gambas:Video CNN]




(uli/agt)