Sri Mulyani Sebut Penyaluran Stimulus Corona Masih Terkendala

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui masih terjadi selisih (gap) antara anggaran yang disiapkan pemerintah untuk stimulus masyarakat dan dunia usaha yang tertekan virus corona dengan realisasi pemberian. Gap itu bisa dilihat dari realisasi penyaluran 5 stimulus yang anggarannya sudah diberikan pemerintah.

Stimulus pertama, untuk sektor kesehatan. Data Kementerian Keuangan total anggaran stimulus sektor kesehatan mencapai Rp87,75 triliun.

Tapi dari total anggaran tersebut yang baru terealisasi mencapai 1,54 persennya saja. Kedua, stimulus dunia usaha.

Total anggaran yang disediakan mencapai Rp120,61 triliun. Tapi, stimulus baru tersalur 6,8 persen persennya saja.

Lihat juga: Kementerian Keuangan Salurkan Bansos Rp61,4 T per Mei 2020

Menurutnya, minimnya realisasi penyaluran stimulus ini disebabkan Wajib Pajak (WP) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif belum atau tidak mengajukan permohonan. Oleh sebab itu, ia menyatakan pemerintah akan melakukan sosialisasi lebih luas sehingga pelaku usaha paham akan fasilitas dari pemerintah untuk meringankan beban perusahaan.

"Kami juga akan melihat, tracking terhadap jumlah perusahaan atau WP yang sebetulnya eligible (pantas) mendapatkan fasilitas tersebut," katanya di Jakarta, Selasa (16/6).

Ketiga, stimulus bagi UMKM dengan anggaran Rp123,46 triliun. Sampai sekarang, stimulus baru tersalur 0,6 persen. Ia menuturkan penyampaian stimulus pada sektor UMKM masih terkendala penyelesaian regulasi, persiapan data, serta persiapan IT untuk mendukung operasional.

"Yang lewat perbankan dan lembaga keuangan non bank, kami harus kerjasama dengan OJK untuk infrastruktur IT dan data agar optimal dan akuntabel," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Keempat, stimulus pembiayaan korporasi. Pemerintah menyiapkan anggaran senilai RpRp53,57 triliun untuk stimulus tersebut.

Tapi, sampai saat ini belum ada satu perak stimulus pun yang disalurkan.  "Kami fokus ke Juni agar seluruh peraturan dan skema dukungan bisa beroperasi untuk bantu dunia usaha," ujarnya.

Kelima, stimulus sektoral dan pemerintah daerah baru (pemda) yang total anggarannya mencapai Rp106,11 triliun. Sampai saat ini stimulus tersebut baru terealisasi 3,65 persen. Oleh sebab itu, ia mengatakan akan terus melakukan komunikasi dengan pemda agar penyelesaian regulasi bisa segera dilakukan. Ini diperlukan agar kegiatan ekonomi di kuartal III dan kuartal IV bisa kembali bergerak.

Sri Mulyani menyebut penyaluran stimulus realisasinya besar hanya untuk program perlindungan sosial. Data Kementerian Keuangan mencatat implementasinya mencapai Rp28,63 persen dari total dana disiapkan Rp203,90 triliun.

Lihat juga: Alasan Grab PHK 360 Karyawan di Era New Normal

Khusus untuk program, bantuan sosial (bansos), kata dia, cukup optimal seperti program keluarga harapan (PKH), sembako, dan bansos tunai. Pemerintah juga telah merealisasikan diskon tarif listrik. Namun, untuk program kartu prakerja dan BLT Dana Desa masih perlu diperbaiki.

Ia menilai pihak-pihak terkait perlu mempercepat realisasi pemberian stimulus di lapangan sehingga bisa segera menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Ini masih perlu dilakukan perbaikan. Jadi tantangannya ada desain diperbaiki, target diperbaiki. Tapi, ini sudah memberikan cukup banyak manfaat ke masyarakat," ujarnya.

Lihat juga: Penangkap Tommy Soeharto Diangkat Jadi Komisaris Bukit Asam

(ulf/agt)