Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkirakan rasio utang Indonesia akan terus meningkat dalam dua sampai tiga tahun ke depan dan baru bisa diturunkan setidaknya pada 2023.
Hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan pendanaan untuk penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan asumsi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari kementeriannya memperkirakan rasio utang Indonesia akan menyentuh 39,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Asumsi ini meningkat dari target awal rasio utang di APBN 2020 sebesar 29,5 persen dari PDB.
Lalu, rasio utang kemungkinan akan meningkat menjadi 39,8 persen dari PDB pada 2021 dan 2022. Setelah itu, rasio utang akan turun sedikit menjadi 39,5 persen dari PDB pada 2023 dan turun lebih banyak ke kisaran 38,5 persen dari PDB pada 2024.
"Tapi kami berharap mudah-mudahan pemulihan ekonomi bisa cepat kami lakukan karena pemulihan tahun depan juga akan tetap menggantungkan kepada pemerintah," ujar Suharso saat rapat bersama Badan Anggaran DPR, Kamis (18/6).
Suharso mengatakan asumsi rasio utang dalam beberapa tahun berasal dari defisit anggaran yang kemungkinan juga belum bisa kembali ke bawah 3 persen dari PDB secara cepat. Simulasi Bappenas memperkirakan defisit anggaran akan mencapai 6,3 persen pada 2020.
Kemudian, meningkat jadi 5 persen pada 2021, 4 persen pada 2022, 2,9 persen pada 2023, dan 2,1 persen pada 2024. "Tahun 2023 diperkirakan baru turun ke bawah 3 persen," jelasnya.
Begitu pula dengan keseimbangan primer yang diperkirakan mencapai 4,3 persen pada 2020, 2,8 persen pada 2021, 1,8 persen pada 2022, 0,7 persen pada 2023, dan nol persen pada 2024.
"Primary balance, mudah-mudahan bisa kembali lagi seperti APBN dulu, sehingga targetnya pada 2024 bisa nol persen," ungkapnya.
Hanya saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal pesimis dengan asumsi keseimbangan primer bisa menjadi nol persen dalam kurun waktu sekitar empat tahun. Sebab, menurut pengalamannya sebagai bendahara negara, tidak mudah untuk membuat keseimbangan primer bisa menjadi nol persen.
"Tadi Pak Menteri Bappenas bilang kalau sebagai menteri keuangan beliau itu namanya hawkish karena minta primary balance segera di-nol-kan, itu nanti terjadi puting beliung, karena nanti belanja akan merosot tajam atau pendapatan naik drastis," kata Sri Mulyani menanggapi Suharso pada forum rapat yang sama.