Kementerian ESDM Pangkas Anggaran Rp3,44 T untuk Corona

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas anggaran Rp3,44 triliun untuk penanganan pandemi virus corona. Secara total, anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp9,66 triliun pada 2020 menurun menjadi hanya Rp6,21 triliun.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan pemotongan anggaran itu berasal dari empat jenis kegiatan. Mayoritas ialah untuk pembangunan infrastruktur di sektor minyak dan gas (migas) hingga energi baru, terbarukan, dan konversi energi (EBTKE).

"Ada dana untuk penanganan covid-19 secara nasional. Pemotongan belanja di Kementerian ESDM sebesar Rp3,44 triliun," ungkap Arifin, Selasa (23/6).

Arifin merinci dana untuk proyek infrastruktur migas awalnya dipatok sebesar Rp3,72 triliu. Namun, jumlahnya dipotong sebesar Rp2,25 triliun menjadi Rp1,47 trililun.

Selanjutnya, proyek infrastruktur EBTKE turun Rp562,89 miliar dari Rp1,17 triliun menjadi Rp610,7 miliar.

Lalu, dana untuk proyek infrastruktur di Badan Geologi turun Rp231,49 miliar dari Rp619,08 miliar menjadi Rp387,58 miliar.

Kemudian, dana kegiatan lain atau non-infrastruktur dipangkas Rp398,94 miliar dari Rp4,14 triliun menjadi Rp3,74 triliun. Kegiatan lain ini, seperti perjalanan dinas, paket rapat, renovasi, pengadaan peralatan, dan honorarium.

"Dengan pemotongan ini anggaran Kementerian ESDM total Rp6,2 triliun," jelas Arifin.

Lebih lanjut Arifin menjelaskan total dana itu mayoritas akan digunakan untuk belanja barang, yakni sebesar Rp3,31 triliun. Kemudian, sisanya sebesar Rp1,98 triliun untuk belanja modal dan Rp919 miliar untuk belanja pegawai.

Dalam catatannya, realisasi belanja pegawai per 21 Juni 2020 sebesar Rp363,87 miliar, belanja barang Rp663,96 miliar, dan Rp352,62 miliar. Walhasil, total realisasi anggaran Kementerian ESDM sejauh ini sebesar Rp1,38 triliun atau 22,21 persen dari total pagu yang disiapkan tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Anggaran Sumur Bor

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam mengaku tak sepakat bila pemerintah mengurangi anggaran untuk proyek yang berada di bawah Badan Geologi, khususnya sumur bor air tanah. Pasalnya, pemangkasan anggaran itu akan berdampak pada jumlah proyek yang akan dibangun.

"Soal sumur ini kan berdampak pada kebutuhan rakyat. Awalnya ada 1.000 titik tapi dikurangi jadi 570 titik. Padahal, kami di sini sudah ada komitmen, 1.000 titik itu sudah kami putuskan pas November (2019)," ucap Ridwan.

Ia bilang pembangunan itu amat penting bagi nelayan dan petani di daerah. Dengan demikian, pengurangan proyek sumur bor akan mempengaruhi kelangsungan kegiatan nelayan dan petani di daerah.

"Ada anggaran yang bisa dipindahkan ke sumur bor. Ini untuk kepentingan masyarakat, saya kira ini tetap harus dilaksanakan," jelasnya.

Senada, Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menyatakan hampir 70 persen anggaran yang dipotong di Kementerian ESDM akan mempengaruhi proses pembangunan proyek yang berdampak langsung untuk masyarakat.

Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah mengkaji ulang pemangkasan anggaran di sektor energi. "Dana yang dipotong adalah yang menjadi kepentingan di Komisi VII, dari Rp3 triliun itu 70 persen adalah program-program yang menjadi prioritas," terang Maman.

Lalu, Maman juga menyoroti anggaran yang disiapkan untuk proyek EBTKE, khususnya rooftop (atap) perkantoran atau gedung sosial. Menurutnya, proyek itu tak mendesak untuk dilakukan tahun ini.

"Muncul proyek rooftop nilainya miliaran. Saya berharap nanti ada pembahasan lebih detail," pungkas dia.