Kemenaker Sebut Kedatangan 500 TKA China Sebagai Investasi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan keputusan mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China merupakan investasi demi menciptakan peluang kerja baru.

Direktur Jenderal (Ditjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker Aris Wahyudi menyebut TKA yang didatangkan dari China untuk PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Stell (OSS) hanya memiliki izin kerja selama 6 bulan khusus untuk membangun 33 tungku smelter di kedua perusahaan tersebut.

"Sebetulnya kedatangan TKA ini menciptakan peluang kerja baru, penggunaan tenaga kerja asing itu penting sebagai investasi. Memang tidak dinikmati saat ini, mereka termasuk tenaga pendamping dan Indonesia mendapatkan manfaat lebih besar misalnya keterampilan, ilmu, dan aktivitas ekonomi," ucapnya kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (2/7).

Ia juga menegaskan setelah 6 bulan masa bekerja berakhir, pemerintah tidak akan memperpanjang masa kerja dan posisi mereka akan diisi oleh pekerja lokal daerah perusahaan berdiri. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya proses transisi dan transfer ilmu agar pekerja lokal dapat menduduki posisi tersebut.

Kedatangan 500 pekerja asal China, lanjut Aris, juga didasari oleh efisiensi kerja. Pasalnya, mesin yang digunakan merupakan mesin impor Negeri Tirai Bambu sehingga mereka diperlukan dalam proses pemasangan, penyetelan dan pengujian instalasi listrik (commissioning test).

"Mereka (PT VDNI dan OSS) sedang memasang mesin produksi/smelter pemurnian biji nikel, bukan mesin kecil itu. Mesin besar kan harus terhubung, disetel, commissioning, dihubungkan menjadi satu sistem. Itulah diperlukan tenaga asing karena mesinnya dari sana," terangnya.

Ia juga menyatakan kedua perusahaan tersebut mengirimkan sebanyak 120 WNI ke China untuk belajar mengoperasikan mesin-mesin dari China. Sebab, dari kacamata pengusaha pun, menurutnya, akan lebih murah mempekerjakan pekerja lokal.

Per bulannya, setiap TKA harus membayarkan kompensasi kepada pemerintah sebesar US$100 yang ditanggung oleh perusahaan pengguna (user) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kemenaker mencatat, per 2 Juli 2020, PNBP yang berasal dari retribusi penggunaan TKA sebesar Rp406 miliar. Sementara untuk 2019, PNBP penggunaan TKA tercatat senilai Rp1,56 triliun.

"Lebih mahal kalau mendatangkan dari Tiongkok. Mereka harus diongkosi, penginapan dan dormitorinya juga ditanggung oleh pengguna," tuturnya.

Sebagai informasi, ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi dan kampus di Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar demonstrasi menolak kedatangan TKA asal China yang akan dipekerjakan PT VDNI dan PT OSS.

[Gambas:Video CNN]

Mahasiswa sempat memblokade jalan menuju Bandar Udara (Bandara) Haluoleo di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.

"Mereka ini bukan ahli. Untuk itu, kami mendesak agar pemerintah membuka ke publik soal legalitas TKA China ini," kata Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari Zulkarnain dalam orasinya.