Kemnaker Nilai Pemulihan Ketenagakerjaan Butuh Kolaborasi

Kementerian Ketenagakerjaan, CNN Indonesia | Rabu, 01/07/2020 11:40 WIB
Kemnaker (iklan) Kemnaker menilai pemerintah, perusahaan, dan pekerja perlu berkolaborasi mengatasi dampak Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan. (Foto: Dok.Kemnaker)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Kabarenbang) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tri Retno Isnaningsih memandang perlu untuk meningkatkan kerja sama antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah dalam penggunaan teknologi digital menghadapi era industri 4.0.

Tri menjelaskan, kerja sama bisa dilakukan dalam bentuk pengelolaan data dan informasi, perencanaan dan pengembangan SDM dan dunia usaha, maupun dalam penyusunan kebijakan.

"Semua kerja sama itu dilandasi oleh kepentingan bersama bagi kemajuan perusahaan, penciptaan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja," kata Tri dalam acara Webinar Ketenagakerjaan bertema Strategi dan Peran Perusahaan dalam Menangani Pengangguran dan Pekerja Terdampak COvid-19 di Jakarta, Selasa (30/6).


Dampak negatif pandemi di bidang ketenagakerjaan, disebut tak hanya dirasakan perusahaan dan pekerja sektor formal. Pekerja sektor informal seperti buruh bebas dan pekerja mandiri juga merasakannya, menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan jumlah penduduk miskin meningkat.

Tri berpendapat, pemerintah perlu meningkatkan kesempatan pekerjaan yang layak untuk pemuda melalui program pelatihan dan dukungan bagi wirausahawan muda.

"Sektor privat memiliki peran penting untuk menawarkan pemagangan," ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga dinilai perlu mengombinasikan jaminan sosial dengan investasi pada layanan ketenagakerjaan atau public employment services; mengombinasikan pelayanan digital dengan konseling personal dan jasa penempatan; serta meningkatkan informasi tentang pasar tenaga kerja. Sedangkan perusahaan bertugas melakukan perencanaan ulang tentang bisnis usaha serta kebutuhan tenaga kerja, baik jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan.

Bagaimanapun, Tri menyadari dampak pandemi tak dapat dihindari. Baginya yang terpenting sekarang adalah mencari dan berusaha meminimalkan dampak negatif. Ia menyebut pemerintah sebenarnya telah menetapkan enam kebijakan strategis.

Keenam kebijakan itu meliputi paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK; insentif pajak penghasilan bagi para pekerja; jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal; pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK; perluasan program industri padat karya, dan keenam, memberikan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke tanah air.

Tri menambahkan, di Kemnaker sendiri telah dilakukan pendataan, terutama untuk perusahaan terdampak Covid-19 serta jumlah pekerja yang dirumahkan dan atau di-PHK. Kemudian juga pengawasan dan perlindungan agar pekerja diperlakukan secara adil oleh pemberi kerja melalui pelatihan, termasuk pelatihan di BLK, antara lain untuk memproduksi masker, Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, bilik disinfektan, wastafel sistem injak, dan face shield.

"Kami juga meningkatkan layanan mediasi bila terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan," katanya.

Tri melanjutkan, "Tantangan persaingan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan antara negara semakin ketat. Untuk itu diperlukan kesadaran, kepedulian dan kebersamaan semua pihak untuk mengatasi serta melakukan langkah-langkah srategis ke depan."

(rea)