BPK Bakal Bongkar Penyebab Lambatnya Belanja Corona

CNN Indonesia | Senin, 06/07/2020 12:03 WIB
Presiden Joko Widodo terima laporan IHPS II Tahun 2019 dari Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Kamis (14/5) / Foto: Lukas-Biro Setpres Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengaku akan membongkar penyebab lambatnya realisasi belanja pemerintah dalam penanganan pandemi corona saat penyerahan hasil pemeriksaan nanti. (Lukas-Biro Setpres).
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan membongkar penyebab lambatnya realisasi belanja pemerintah di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Lambatnya belanja pemerintah sempat dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  

Sayangnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan masalah itu belum bisa diungkapkan saat ini. Rencananya, hal itu baru akan dibuka saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 

Biasanya, BPK menyerahkan LKPP dalam dua tahap, yaitu semester pertama dan kedua untuk tahun anggaran berjalan. Penyerahan LHP LKPP semester pertama biasanya diserahkan pada September setiap tahunnya. 


"Sabar, nanti setelah penyerahan LHP LKPP akan kami bongkar penyebab lambatnya serapan anggaran ini," kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/7). 

Ia enggan memberi kisi-kisi lain. Namun, ia mengapresiasi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan banyak menteri tak berani mencairkan anggaran karena takut dengan audit BPK. 

Padahal, Presiden Jokowi berharap anggaran pemerintah, baik di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah bisa segera cair agar masyarakat bisa cepat terasa manfaatnya. Namun, audit tersebut rupanya membuat menteri takut, bahkan ada yang prosesnya dihentikan oleh BPK. 

"Beliau (Mahfud) berupaya untuk berupaya mendapatkan informasi dan membangun hubungan baik dengan BPK. Khusus untuk Menkopolhukam, itu adalah wujud dari komitmen untuk transparan dan akuntabel patuh terhadap ketentuan undang-undang apapun kondisinya," tuturnya. 

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan pernyataan tersebut lantaran sudah berkomunikasi dengan BPK. Ia mengklaim BPK akan menindaklanjuti dan berjanji akan mempermudah proses audit, sehingga kementerian bisa mempercepat pencairan anggaran. 

"Orang sedang berjalan, BPK sudah masuk, katanya mau disetop dulu, semua mau diperiksa dulu prosedurnya. Padahal, ini buru-buru mengeluarkan uang," ungkap Mahfud. 

"Ya sudah nanti saya urus agar nanti ada semacam audit komprehensif yang lebih mudah lebih memperlancar urusan," jelasnya.

Di sisi lain, Mahfud sempat berpesan agar menteri berani ambil risiko. Apalagi, hal itu demi keselamatan masyarakat di tengah pandemi corona seperti saat ini. 

"Semua pilihan ada risiko, dan seorang pemimpin itu memang diangkat untuk menghadapi risiko itu. Kalau takut, ini takut, itu malah nggak berbuat. Apalagi, ini untuk keselamatan rakyat untuk memerangi covid-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita," ucapnya. 

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)