Peneliti Wanti-wanti Buntut RI Naik Kelas Menengah Atas

CNN Indonesia

Rabu, 08 Jul 2020 12:37 WIB

Proyek strategis nasional (PSN) yang digarap pada Periode I Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya terealisasi 46 persen. Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utamo menyebut, dalam daftar rencana pembangunan infrastruktur prioritas 2014 pemerintah mengagendakan ada 233 proyek yang akan rampung pada 2019. CNN Indonesia/Andry Novelino — Peneliti CIPS menyebut faktor yang patut diwaspadai dari kenaikan kelas RI oleh Bank Dunia adalah harga pinjaman dan fasilitas perdagangan, seperti GSP. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Jakarta, CNN Indonesia --

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengapresiasi klasifikasi baru Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle income countries) dari posisi sebelumnya berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income countries).

Indonesia, menurut klasifikasi Bank Dunia, naik kelas setelah GNI per kapita-nya naik dari US$3.850 menjadi sebesar US$4.050 pada 2019. Kenaikan GNI ini membawa RI duduk bersama 55 negara lainnya di bawah negara dengan pendapatan tinggi, dan membawahi dua kelompok lainnya, yaitu negara kelas menengah ke bawah, serta negara pendapatan rendah (low income).

Perubahan status ini, kata Pingkan, memberikan optimisme pemulihan ekonomi di tengah tekanan pandemi virus corona (covid-19). Perubahan status juga dapat berdampak mengembalikan dan menjaga tingkat kepercayaan investor, mitra dagang, termasuk mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi RI.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

Sri Mulyani Bicara Tantangan RI Jadi Negara Menengah Atas

Namun demikian, Pingkan mengingatkan setidaknya ada dua efek akibat perubahan status ini yang perlu diwaspadai. Pertama, Bank Dunia menggunakan klasifikasi sebagai salah satu faktor rujukan apakah suatu negara memenuhi syarat dalam mengakses fasilitas mereka, salah satunya harga pinjaman (loan pricing).

"Dengan kenaikan status (kelas menengah ke atas), Indonesia dianggap mampu membayar bunga pinjaman dengan rate (suku bunga) yang lebih tinggi. Hal ini tertentu memengaruhi biaya utang pemerintah," ujarnya, dalam keterangan resmi, Rabu (8/7).

Kedua, sambung Pingkan, perubahan status dapat mendorong beberapa mitra dagang Indonesia mencabut fasilitas perdagangan, salah satunya Generalized System of Preferences (GSP).

Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat (AS) menempuh langkah pencabutan GSP kepada sejumlah negara. Padahal, fasilitas tersebut memberi keuntungan bagi penetrasi produk lokal komoditas pertanian, perikanan, hingga tekstil.

[Gambas:Video CNN]

"Jika negara-negara lain mengikuti langkah yang sama (seperti AS mencabut GSP) tentu akan memberatkan upaya ekspor Indonesia ke depannya, terutama di tengah perlambatan ekonomi global saat ini," jelasnya.

Kenaikan kelas RI dari menengah ke bawah menjadi menengah ke atas sendiri mendapat tanggapan berbeda-beda dari masyarakat, mengingat saat ini RI berupaya untuk memulihkan ekonominya yang terdisrupsi pandemi covid-19.

Diketahui, pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal pertama sebesar 2,97 persen atau meleset dari perkiraan Bank Indonesia 9BI) sebesar 4,4 persen. Hal itu tidak terlepas dari penanganan dampak covid-19 yang memengaruhi kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, investasi, hingga perdagangan internasional.

Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua dalam rentang 0,4 persen hingga 1 persen. Bahkan, dalam skenario terburuk, laju ekonomi diproyeksi terkontraksi hingga minus 3,8 persen.