BP Tapera Proyeksi Kelola Dana Rp60 T pada 2024

CNN Indonesia | Kamis, 09/07/2020 16:15 WIB
Foto aerial perumahan KPR subsidi di Kampung Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (8/12/2018). Pemerintah akan merevisi target penerbitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi pada tahun 2019 sebanyak 234.000 unit rumah atau turun dari sebelumnya di tahun 2018 ini yang mencapai 267.000 unit. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj. BP Tapera memproyeksikan dapat menghimpun dan mengelola dana sebesar Rp60 triliun yang berasal dari akumulasi iuran 13,1 juta pekerja pada 2024.(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi).
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto memproyeksikan BP Tapera dapat menghimpun dan mengelola dana sebesar Rp60 triliun pada 2024. Dana itu berasal dari akumulasi iuran 13,1 juta pekerja.

"Insyaallah akhir 2024 bisa terhimpun peserta Tapera hingga 13,1 juta dengan total dana dihimpun proyeksi sebesar Rp60 triliun," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (9/7).

Adi bilang pada akhir 2020 BP Tapera ditargetkan mengelola dana dari 4,2 juta PNS eks peserta Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) sebesar Rp9,7 triliun.


Selanjutnya, pada 2021 diproyeksikan penambahan sekitar 1,1 juta peserta menjadi 5,3 juta orang dengan akumulasi dana kelola Rp16,8 triliun. Sementara untuk 2022, jumlah peserta menjadi 7,7 juta orang dan dana terhimpun senilai Rp22,6 triliun.

Pada 2023, kenaikan diramal cukup signifikan menjadi 10,2 juta orang dengan pengumpulan iuran Rp41,8 triliun. 

"Pada 2024 proyeksi 13,1 juta orang ini dari hasil proyeksi kelompok pekerja ASN, BUMN, BUMD, BUMDes, dan TNI/Polri," ucapnya.


Dana terhimpun, lanjutnya, berasal dari potongan gaji 3 persen per bulan yang dibebankan pada pekerja sebesar 2,5 persen dan pemberi kerja sebesar 0,5 persen. 

Lebih lanjut, ia menyebut angka bisa saja berubah sebab proyeksi dibuat pihaknya sebelum pandemi virus corona. Namun, ia tak menjelaskan penyesuaian yang dimaksudnya.

Dalam perhitungannya, ia belum menghitung iuran dari pekerja swasta yang baru diwajibkan 7 tahun setelah pelaksanaan atau pada 2027. 

Sebelumnya, Kasubdit Faskes Pekerja Kementerian Ketenagakerjaan Bondet Yudaswarin menyebut BP Tapera menargetkan sebanyak 27,86 juta pekerja swasta bisa mengikuti program tersebut. Jumlah tersebut mewakili 60 persen dari total pekerja swasta yaitu 46,43 juta orang.

"Jadi, kami di ASN yang pertama kali jadi peserta Tapera. Dan BP Tapera memberikan kesempatan kepada teman-teman melihat kelangsungan program ini seperti apa," katanya beberapa waktu lalu.

Data BP Tapera mendetailkan target peserta pekerja swasta pada 2021 sebanyak 543.559 orang, lalu naik jadi 1,39 juta orang pada 2022. Lebih lanjut, 2,08 juta pekerja pada 2023 dan 2,78 juta pekerja pada 2024.

Sementara itu, PNS pusat maupun daerah, karyawan BUMN dan BUMD, TNI, dan Polri ditargetkan 100 persen menjadi anggota. Potensi partisipasi PNS pusat sebanyak 912.894 orang, PNS daerah 3,3 juta orang, karyawan BUMN dan BUMD 1,35 juta orang, TNI 563.682 orang, dan Polri 446.722 orang.

Tahap awal implementasinya pada 2021, BP Tapera menargetkan seluruh PNS pusat dan daerah menjadi peserta. Kemudian, karyawan BUMN dan BUMD 338.609 orang pada 2021, TNI 140.921 orang, dan Polri 111.681 orang. Secara bertahap, jumlah peserta untuk instansi tersebut akan ditingkatkan hingga mencapai 100 persen pada 2024.

[Gambas:Video CNN]



(wel/age)