Total Aset Negara Capai Rp10.467 T pada 2019

CNN Indonesia | Jumat, 10/07/2020 19:45 WIB
Ruangan yang dulunya digunakan sebagai tempat generator saat ini tak terurus. Kedepannya, pihak Perusahaan Film Negara akan merenovasi dan menggunakan kembali ruangan ini. CNN Indonesia/Safir Makki Kemenkeu mencatat total aset negara mencapai 10.467 triliun pada 2019. Ilustrasi. (CNNIndonesia.com/ Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) mencatat total aset dari Barang Milik Negara (BMN) mencapai Rp10.467,53 triliun pada 2019. Sumbangan aset negara terbesar berasal dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mencapai Rp1.645,56 triliun.

Direktur Barang Milik Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan aset negara naik Rp4.142,25 triliun atau 65,48 persen dari Rp6.325,28 triliun pada 2018. Peningkatan aset terbesar berasal dari aset tetap yang naik 208,1 persen dari Rp1.931,05 triliun menjadi Rp5.949,59 triliun.

"Dari hasil revaluasi, menaikkan aset sampai Rp4.000 triliun, terbesar dari aset tetap. Kami laporkan, alhamdulillah sudah selesai, sudah diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan opininya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," ungkap Encep dalam konferensi pers virtual, Jumat (10/7).


Selain aset tetap, aset negara juga terdiri dari investasi jangka panjang yang naik 4,3 persen dari Rp2.877,2 triliun menjadi Rp3.001,2 triliun. Lalu, aset lancar naik 12,33 persen dari Rp437,87 triliun menjadi Rp491,86 triliun.

Kemudian, aset lainnya turun 5,27 persen dari Rp1.021,88 triliun menjadi Rp967,98 triliun. Sementara piutang jangka panjang turun 0,54 persen dari Rp57,18 triliun menjadi Rp56,88 triliun.

Secara total, ekuitas mencapai Rp5.127,31 triliun atau naik 264 persen dari Rp1.407,8 triliun dan kewajiban naik 8,59 persen dari Rp4.917,47 triliun menjadi Rp5.340,22 triliun.

Berdasarkan kementerian/lembaga, Encep mengatakan sumbangan aset tetap terbesar berasal dari Kemenhan dengan nilai mencapai Rp1.645,56 triliun. Jumlah itu mencapai 27,66 persen dari total aset tetap negara.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau dulu urutan pertama Kementerian PUPR, sekarang disalip Kemenhan, kenapa? Karena aset-aset Kemenhan yang dulu di pinggir kota, sekarang ada di tengah kota, nilainya meningkat dan ada pembenahan aset yang dulu tidak tercatat, sekarang tercatat," katanya.

Selanjutnya, Kementerian PUPR Rp1.546,61 triliun, Kementerian Sekretariat Negara Rp575,41 triliun, Kementerian Perhubungan Rp493,9 triliun, dan Kementerian Riset dan Teknologi Rp399,97 triliun.

Kemudian, Kepolisian Rp295,66 triliun, Kementerian Keuangan Rp114,5 triliun, Kementerian Agama Rp98,73 triliun, Kementerian Kesehatan Rp94,19 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp84,09 triliun.

Sementara berdasarkan kompleks bangunan, Encep mengatakan kawasan dengan nilai aset tertinggi adalah Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dengan nilai mencapai Rp347 triliun.

"Tanahnya Rp345 triliun, bangunannya Rp3 triliun, totalnya Rp347 triliun. Aset GBK karena di kota menjadi kompleks dengan nilai (aset) tertinggi se-Indonesia," tuturnya.

Pemanfaatan Aset Negara untuk Corona

Encep mengatakan aset negara yang tersebar dan bernilai tinggi ini tengah dimanfaatkan untuk penanganan dampak pandemi virus corona di Indonesia. Pemanfaatan dilakukan dengan skema pengalihan dari kementerian/lembaga yang satu ke lainnya.

Salah satunya, penggunaan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta yang dimiliki Kementerian PUPR menjadi Rumah Sakit (RS) khusus penanganan corona yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Begitu jua dengan penggunaan fasilitas di Pulang Galang, Kepulauan Riau dengan tanah milik BP Batam menjadi Kementerian PUPR.

"Contoh lain, Asrama Haji Pondok Gede di Bekasi itu jadi lokasi karantina juga. Jadi kami mengelola BMN untuk pemanfaatan penanganan covid," jelasnya.

Lebih lanjut, dengan kondisi pandemi corona yang membuat skema kerja berubah dari kerja di kantor (work from office) menjadi kerja di rumah (work from home), maka kementerian akan melakukan evaluasi terhadap pemeliharaan dan penggunaan aset negara ke depan.

Khususnya, gedung perkantoran yang tidak akan banyak terpakai lagi. Namun, belum diketahui seperti apa perubahannya ke depan. Sebab, masih dikaji oleh DJKN.

(uli/agt)