Pemerintah Jamin Tak Jual Aset Negara Guna Atasi Corona

CNN Indonesia | Jumat, 10/07/2020 17:14 WIB
Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatawarta saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman pengembalian dana pengadaan tanah proyek strategis nasional jalan tol melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan 29 badan usaha jalan tol di Hotel Borobudur, Jakarta, 11 Juli 2019. Pengembalian dana talangan tanah yang akan disepakati merupakan pengembalian untuk tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019. CNN Indonesia/Hesti Rika Kemenkeu memastikan pemerintah tidak akan menjual aset negara demi mengatasi dampak corona meski kebutuhan anggaran mencapai Rp605 triliun. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menyatakan memiliki aset negara senilai Rp10.476 triliun. Namun, mereka tak mau asal menjual aset  itu untuk menutup kebutuhan pendanaan untuk mengatasi dampak pandemi virus corona yang mencapai Rp605,5 triliun.

Pemerintah juga tak akan menjual aset itu untuk menutup utang yang per Mei 2020 mencapai Rp5.258,57 triliun.

"Kalau kami mau serahkan aset kita, jual aset, bisa. Tapi kami tidak mau jual atau serahkan aset ke orang lain. Kami tidak akan jual aset untuk tutupi itu, kami cari jalan untuk manfaatkan aset untuk bayar kebutuhan di masa datang," ungkap Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers virtual, Jumat (10/7).


Isa mengatakan pemerintah ingin aset negara bisa dimanfaatkan dan dipelihara agar nilainya lebih optimal. Maka dari itu, daripada menjual aset, pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkannya dengan cara lain, misalnya menjadikannya jaminan (underlying) bagi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk.

"Dengan kami punya aset ini, jadi underlying, kami bisa menerbitkan sukuk negara," imbuhnya.

Isa meyakini cara itu bisa memberikan hasil yang lebih optimal. Dengan aset negara yang cukup banyak dan bernilai besar, maka penjaminan atas penerbitan surat utang bisa lebih banyak pula.

Ia memberi contoh, dulu pemerintah menerbitkan satu surat utang dengan jaminan aset negara yang terdiri dari beberapa sumber, misalnya gedung A dan gedung B. Sekarang, dengan nilai aset yang meningkat, pemerintah bisa menerbitkan surat utang dengan jaminan hanya gedung A saja.

"Dulu Rp1 triliun SBSN mungkin perlu 100 item aset karena nilai kecil, sekarang nilai besar mungkin hanya butuh 50-75 item aset saja untuk underlying Rp1 triliun sukuk," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendati begitu, Isa memastikan penerbitan surat utang tak akan dilakukan secara jor-joran. Sebab, pemerintah juga perlu melihat permintaan dan minat pasar.

"Pasar akan mampu serap atau tidak, apakah kemudian pricing-nya bagus atau tidak, kalau mau obral, ya dengan cara jual aset, tapi kami tidak mau melakukan itu, yang kami lakukan modelnya security asset," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah tengah membutuhkan dana besar untuk penanganan dampak pandemi corona. Jumlahnya mencapai Rp605,5 triliun.

Saat ini, untuk menutup kebutuhan tersebut, pemerintah lebih memilih untuk menerbitkan lebih banyak surat utang. Salah satunya, surat utang akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI) di pasar perdana sebagai bagian dari berbagi beban (burden sharing).

(uli/agt)