Kemenkeu Sebut Tak Ada Anggaran Ibu Kota Baru Tahun Ini

CNN Indonesia | Sabtu, 11/07/2020 19:34 WIB
Beberapa maket desain ibu kota negara hasil sayembara yang digelar oleh Kementerian PUPR akan dipresentasikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (20/12). Kementerian Keuangan memastikan tak ada anggaran ibu kota baru pada tahun ini. Ilustrasi (CNN Indonesia/ Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tak ada anggaran untuk pembangunan proyek ibu kota negara baru di Kalimantan Timur pada tahun ini. Pemerintah saat ini masih fokus menangani pandemi virus corona (Covid-19).

"Setelah ada Covid-19 fokus pemerintah semuanya ke upaya penanggulangan. Jadi setahu saya memang tidak muncul ada anggaran IKN (ibu kota negara baru) sejauh ini," kata Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso dalam video conference, Sabtu (11/7).

Brahmantio mengatakan pemerintah saat ini benar-benar fokus pada pemulihan ekonomi akibat pandemi virus corona. Dengan begitu, proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur belum menjadi fokus pemerintah.


Meskipun demikian, kata Brahmantio, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan IKN sebelum pandemi virus corona menerjang. Bahkan, pemerintah juga sudah merencanakan beberapa skema yang akan digunakan untuk memenuhi biaya pembangunan ibu kota baru.

"Arahan pimpinan pembiayaan IKN itu seminimal mungkin memberikan tambahan beban ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi arahnya ke creative financing," ujarnya.

Lokasi ibu kota baru yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo terletak sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara ini telah melakukan kajian matang.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memaparkan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp486 triliun. Mayoritas dana akan dipenuhi menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yakni 54 persen atau mencapai Rp265,2 triliun.

Kemudian dana khusus dari swasta sebesar 26,2 persen dari total kebutuhan dana atau sebesar Rp127,3 triliun. Pemerintah hanya akan mengalokasikan dana sebesar Rp93,5 triliun atau 19,2 persen dari jumlah dana yang dibutuhkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kepastian gelontoran anggaran pemerintah untuk membangun ibu kota baru akan ditentukan pada nota keuangan 2021. Alokasinya, akan mempertimbangkan kondisi APBN tahun ini.

"Soal ibu kota negara, kami nanti akan lihat di nota keuangan 2021. Sekarang, fokus kami, seperti yang disampaikan adalah mengatasi Covid-19," ujar Sri Mulyani pertengahan Juni 2020.

(aud/fra)

[Gambas:Video CNN]