Arus Kas Garuda Negatif, Butuh Pinjaman Rp9,5 Triliun

CNN Indonesia | Selasa, 14/07/2020 20:28 WIB
This picture taken in Jakarta on February 15, 2012 shows a Garuda airline flying over the Sukarno-Hatta airport in Jakarta. Flag carrier Garuda Indonesia said on March 26 that annual net profits jumped by 56 percent last year thanks to a strong domestic market. Garuda is aiming to boost its competitiveness significantly by 2015 by nearly doubling its current fleet of 89 aircraft to 154. AFP PHOTO / ADEK BERRY (Photo by ADEK BERRY / AFP) Manajemen Garuda Indonesia mengaku membutuhkan dana pinjaman US$633 juta atau Rp9,5 triliun untuk menambal likuiditas perseroan hingga 2021. Ilustrasi. (AFP PHOTO /Adek Berry).
Jakarta, CNN Indonesia --

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengaku membutuhkan dana pinjaman sebesar US$633 juta, setara Rp9,5 triliun mengacu kurs Rp15 ribu per dolar AS. Dana tersebut dibutuhkan untuk menambal likuiditas perseroan hingga 2021.

Sementara itu, kebutuhan bantuan likuiditas untuk tahun ini saja minimal US$220 juta setara Rp3,3 triliun.

"Secara total, kami harus mengakui ada kebutuhan sebesar Rp9,5 triliun," ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Komisi VI DPR, Selasa (14/7).


Sebab, lanjutnya, arus kas akhir perseroan tercatat negatif US$36,92 juta pada Juli 2020. Tanpa dana pinjaman, maka arus kas akhir perseroan diprediksi minus US$208,13 juta di akhir 2020.

Sebaliknya, jika dana pinjaman mulai masuk di Juli, maka arus kas diproyeksi positif US$3,07 juta. Dengan dana pinjaman, arus kas akhir perseroan diyakini positif US$425,19 juta akhir tahun.

"Bisa dilihat bahwa posisi kas kami memang sudah negatif pada bulan ini, dan akan terus negatif apabila tidak ada dana pinjaman," katanya.

Lebih lanjut, dana pinjaman tersebut diperoleh melalui dua mekanisme. Meliputi, dana talangan dari pemerintah sebesar Rp8,5 triliun dari pemerintah dan pinjaman komersial dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp1 triliun.

Pinjaman komersial itu didapat melalui fasilitas  National Interest Account (NIA) untuk industri penerbangan.

Untuk dana talangan pemerintah, kata dia, diusulkan dalam bentuk Mandatory Convertible Bond (MCB) atau obligasi konversi dengan tenor tiga tahun. Pertimbangannya, memberikan kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk memperbaiki fundamental.

"Tiga tahun itu menurut kami mesti diberi kesempatan dan mandat manajemen untuk juga bekerja keras," jelasnya.

Sejalan dengan itu, perseroan masih memproses fasilitas NIA dari LPEI. Targetnya dapat cair pada Juli ini. Sambil menunggu pencairan dua skema pinjaman tersebut, Irfan bilang perseroan tengah berbicara dengan Kementerian BUMN untuk mendapat fasilitas bridging loan atau dana pinjaman dari bank Himbara, lantaran arus kas perseroan negatif.

"Kami harap harap dana talangan ini bisa secepatnya sehingga bridging loan tak terlalu lama," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/bir)