BPK Dapuk Dua Lembaga dengan WDP, Disclaimer untuk Bakamla

CNN Indonesia | Selasa, 14/07/2020 20:10 WIB
Ketua BPK Agung Firman Sampurna memberikan keterangan pada wartawan. Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020. CNNIndonesia/Adhi Wicaksono. BSSN dan KPU mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Sedangkan untuk Bakamla, BPK tidak menyatakan pendapat (disclaimer). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) 2019.

BSSN mendapat predikat WDP pertama kalinya sejak 2016 lalu. Biasanya, BSSN selalu didapuk dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara, khusus KPU, BPK mendapuk WDP berkali-kali pada 2016, 2017, dan kembali WDP pada 2019. Artinya, hanya pada 2018, KPU mendapat predikat WTP.

Kepala BPK Agung Firman Sampurna menerangkan hasil pengujian, secara uji petik, terhadap proses penentuan nilai wajar Barang Milik Negara (BMN) masih ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen sumber atau hasil pengujian fisik BMN.


"Di antaranya berupa perbedaan luas/volume barang antara LHIP/LPK dengan kondisi fisik di lapangan yang terjadi pada Komisi Pemilihan Umum," imbuhnya, dalam rapat paripurna DPR Selasa (14/7).

Secara keseluruhan, Agung melanjutkan ada 87 LKKL dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang telah diaudit oleh lembaganya. 
 
Di luar opini WDP diberikan kepada 2 LKKL, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 84 LKKL dan 1 LK BUN serta tidak menyatakan pendapat atau disclaimer pada 1 LKKL.

Lembaga yang mendapat opini disclaimer adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Lembaga yang dikepalai Laksamana Madya Aan Mulya itu kembali mendapat opini disclaimer selama empat tahun berturut-turut sejak 2016.

Agung tak menjelaskan alasan lembaganya tak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan Bakamla. Namun pada 2019, opini disclaimer terhadap laporan keuangan Bakamla disebabkan laporan keuangan lembaga tersebut tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Bakamla sendiri mengelola anggaran sebesar Rp447 miliar dalam APBN 2019. Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, BPK menemukan pungutan Bakamla yang belum memiliki dasar hukum sebesar Rp2,34 miliar.

Pungutan tersebut terdiri dari penerimaan hasil kerja sama dengan PT ITI sebesar Rp1,47 miliar.

Dana pungutan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Bakamla sebesar Rp266 juta dan digunakan untuk kebutuhan lain serta pembayaran yang diindikasikan tidak sah dari sisa dana yang tidak dialokasikan dalam operasi sebesar Rp598 juta.

Selain itu ada pula permasalahan kekurangan volume pekerjaan pada belanja barang sebesar Rp7,97 miliar. Di antaranya adalah kelebihan pembayaran atas penyaluran BBM ke Kapal Patroli Laut pada tanggal 31 Desember 2019 untuk BBM yang belum diterima sebesar Rp7,86 miliar.

Meski demikian, secara keseluruhan BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Pemerintah Pusat 2019. Pendapat tersebut disampaikan usai merampungkan LHP terhadap 87 Laporan Keuangan LKKL dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

[Gambas:Video CNN]



(hrf/bir)