Menaker Jamin BLT Corona buat Pekerja Gaji Rp5 Juta Tak Bocor

CNN Indonesia | Senin, 10/08/2020 18:24 WIB
Menaker Ida menjamin penyaluran subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta per bulan tidak akan disalahgunakan. Menaker Ida menjamin penyaluran subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta per bulan tidak akan disalahgunakan. (Dok. Kemnaker).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjamin bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi upah kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta tidak akan bocor atau disalahgunakan.

Sebab, data penerima sudah terverifikasi dan langsung masuk ke rekening penerima, serta pelaksanaan program diawasi oleh banyak pihak.

Ida menjelaskan data calon penerima subsidi upah senilai total Rp2,4 juta per pekerja menggunakan data kepesertaan program asuransi ketenagakerjaan di BP Jamsostek. BP Jamsostek sudah mengidentifikasi dan memverifikasi seluruh calon penerima yang memenuhi syarat.


"Setelah verifikasi akan langsung ditransfer langsung ke nomor rekening penerima atau pekerja, jadi tidak mampir ke mana-mana karena langsung ke rekening," ujar Ida di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/8).

Syaratnya pun cukup ketat, pertama, merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua, terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek yang masih aktif di program kepesertaan.

Ketiga, peserta membayar besaran iuran berdasarkan ketentuan iuran bagi pekerja di bawah Rp5 juta sesuai yang dilaporkan ke BP Jamsostek. Keempat, memiliki rekening bank yang masih aktif.

Kelima, tidak masuk dalam peserta penerima manfaat Kartu Prakerja. Keenam, peserta membayar iuran BP Jamsostek sampai Juni 2020.

"BPJS Ketenagakerjaan (sekarang BP Jamsostek) bertanggung jawab mengenai kebenaran data dan manfaat kepada buruh dan pekerja," katanya.

Selain dari sisi verifikasi dan transfer langsung, Ida menjamin dananya tidak disalahgunakan karena pemerintah mendapat pendampingan dari sejumlah lembaga dalam pelaksanaan program. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami sungguh meminta pendampingan dari aparat hukum, dari Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP, KPK dalam rangka meyakinkan kami sebagai pengguna anggaran agar program tepat sasaran," jelasnya.

Kendati begitu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan meminta pemerintah dan BP Jamsostek untuk memberi akses kepada lembaganya agar bisa mengakses data penerima subsidi upah. Tujuannya, agar KPK juga bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

"Kami minta kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengizinkan tim kami melihat data termasuk mengambil contoh per wilayah dari beberapa perusahaan untuk meyakinkan bahwa yang dituju adalah penerima yang tepat," ucap Pahala pada kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, ia juga meminta agar pelaksanaan program bisa terus mendapat penyempurnaan dari sisi perbaharuan data.

"Kami percaya database ini sebenarnya memang bisa saja ada penyempurnaan di sana, sini. Kalau ada penyempurnaan kami akan lakukan di level teknis karena databasenya sudah cukup andal," tuturnya.

Pada program ini, pemerintah akan memberi subsidi upah sebesar Rp600 ribu per bulan per penerima sebanyak empat kali, sehingga totalnya mencapai Rp2,4 juta per penerima. Dana akan cair sebanyak dua bulan sekali masing-masing Rp1,2 juta.

Dorong Ekonomi RI

Sementara, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso berharap program bansos baru dari pemerintah ini bisa membantu ekonomi Indonesia bangkit usai jatuh pada kuartal II 2020 mencapai minus 5,32 persen. Khususnya, untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.

"Kami berharap dengan adanya program subsidi upah terutama buat pekerja formal, buruh, maka akan menaikkan pendapatan, daya beli, sehingga akan membantu konsumsi dan pemulihan di kuartal III," ujar Susiwijono.

Sementara Ida berharap program ini bisa melindungi dan mempertahankan para kaum pekerja dari tekanan ekonomi di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Selain itu, bisa membuat pekerja punya kecukupan dana untuk berbelanja lagi.

"Harapan saya kepada teman-teman pekerja yang mendapat subsidi upah, saya minta agar dibelanjakanlah uang ini untuk beli produk dalam negeri dan beli hasil karya UMKM," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK