Menaker Tetapkan Tata Cara Penyaluran BLT Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan tata cara pemberian bantuan langsung tunai (BLT) Rp600 ribu per bulan bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta.

Tata cara tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/ Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease.

Dalam beleid yang ditandatangani Ida pada 14 Agustus lalu tersebut, sebelum bantuan diberikan ke pekerja ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi.

Pertama, data harus benar. Untuk itu, data calon penerima BLT diambil dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, data tersebut harus diverifikasi dan divalidasi. Validasi dan verifikasi tersebut dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, setelah divalidasi dan diverifikasi, data tersebut kemudian dituangkan ke dalam bentuk data calon penerima BLT.

Keempat, setelah proses itu selesai, data akan disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan dengan melampirkan berita acara, surat pernyataan mengenai kebenaran atau kesesuaian data calon penerima bantuan pemerintah. 

Kelima, pejabat pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan selaku kuasa pengguna anggaran, akan menetapkan penerima bantuan berdasarkan data tersebut.

Keenam, setelah ditetapkan, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan surat perintah membayar BLT Rp600 ribu ke pekerja bergaji Rp5 juta ke Kantor Perbendaharaan Negara.

[Gambas:Video CNN]

Ketujuh, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara akan menyalurkan BLT ke pekerja bergaji Rp5 juta yang sudah terdaftar menjadi calon penerima ke bank penyalur.

Pemerintah akan memberikan BLT sebesar Rp600 ribu per bulan kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta demi membantu mereka menghadapi tekanan ekonomi akibat virus corona.

Bantuan akan diberikan selama 4 bulan. Pemerintah beberapa waktu lalu menyatakan akan ada 15 juta pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang menjadi sasaran program ini.