Pengamat Soroti Satgas di Balik Pinta Jokowi Naikkan Ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri untuk terus mempercepat penyaluran anggaran penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kepala negara ingin penyaluran anggaran setidaknya tuntas di periode Agustus-September.

"Sehingga kita harapkan nanti ini di pertengahan Agustus-September sudah selesai, sehingga bisa mengungkit growth (pertumbuhan)," ucap Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8).

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi penyaluran anggaran penanganan covid-19 dan PEN baru mencapai Rp174,79 triliun per 19 Agustus 2020. Jumlah tersebut setara 25,1 persen dari total pagu anggaran Rp695,2 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai keinginan Jokowi tampak akan sulit dicapai. Sebab, rekam jejak penyaluran anggaran terbukti lambat dan jauh dari harapan.

Buktinya, penyaluran yang sudah berjalan sekitar empat bulan baru mencapai 25 persen. Bahkan, realisasi itu sudah menyertakan dorongan tambahan dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan PEN pada sebulan terakhir.

"Idealnya, kalau target September 100 persen, setidaknya di Agustus harus 30-50 persen, tapi ini masih di bawah. Beragam upaya sudah dilakukan, termasuk bentuk Satgas, tapi nyatanya belum ada dampak," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com pada Senin (24/8).

Masalahnya, sambung Yusuf, bila realisasi anggaran masih lambat, maka jangan harap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa positif pada kuartal III/ 2020.

"Tanda-tanda pemulihan memang sudah ada, tapi dengan PEN yang belum optimal, masih ada peluang pertumbuhannya tidak terlalu jauh dari kuartal II yang minus 5,32 persen," katanya.

Lebih lanjut, Yusuf melihat ada satu celah mengapa realisasi anggaran penanganan covid-19 dan PEN masih minim, yaitu kehadiran Satgas hanya ibarat jubir alias juru bicara pemerintah dalam menginformasikan perkembangan realisasi penggunaan dana.

Presiden Joko Widodo memberi arahan dalam rapat terbatas soal covid, Senin (24/8) / )Foto: Kris - Biro Setpres)

Padahal, menurut Yusuf, tujuan Jokowi membentuk Satgas agar ada koordinasi yang lebih baik dalam penyaluran anggaran, sehingga realisasinya lebih cepat. Selain itu, Satgas juga diharapkan bisa memecahkan kendala di lapangan dengan solusi jitu.

"Tapi saya rasanya belum menemukan apa hasil yang dilakukan Satgas terhadap realisasi PEN, apakah sudah ada intervensinya atau belum, apa yang sudah ditelusuri dan apa solusinya. Saya lihat Satgas hanya beri komunikasi ke publik saja, ini seperti hanya menambah birokrasi saja, belum ada gebrakan," tuturnya.

Kendati begitu, Yusuf mengingatkan wewenang Satgas juga tidak boleh terlalu besar karena bisa dipenuhi oleh lembaga-lembaga pendamping. Misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pembentukan yang Telat

Sementara, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan pembentukan Satgas terlambat sehingga belum berpengaruh pada realisasi penyaluran dana PEN dan Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah lebih memilih membentuk Satgas untuk penanganan covid-19 saja. Sementara Satgas di bidang ekonomi baru dibentuk di tengah jalan, ketika berbagai program penanganan covid-19 sudah dipetakan dan dijalankan.

"Karena terlambat jadi tidak mudah, apalagi ketika sudah dibentuk, ada banyak tugas tambahan lagi, seperti harus salurkan subsidi upah, bantuan UMKM, dan lainnya," jelasnya.

Di sisi lain, Satgas mendapat tantangan karena Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) di kementerian/lembaga memang belum maskimal. Rata-rata menurut catatannya masih ada sekitar 30 persen anggaran yang belum ada DIPA.

"Ada masalah lain di birokrasi, tidak mudah juga Satgas selesaikan persoalan birokasi," imbuhnya.

Hanya saja, mau tidak mau Tauhid sepaham dengan Yusuf, bahwa kinerja Satgas perlu lebih 'cekatan' lagi. Sebab, penyaluran PEN yang lambat justru bisa memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III/2020.

Dia pun memperkirakan ekonomi nasional masih berada di kisaran minus 1,3 persen sampai 1,6 persen pada kuartal III/2020 yang bisa berarti Indonesia masuk ke jurang resesi.

[Gambas:Video CNN]