Sudah 2 Kali Jokowi Marah, Dana PEN Baru Disalurkan Rp174 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi dana penanganan virus corona dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp174,79 triliun per 19 Agustus 2020. Jumlah tersebut setara 25,1 persen dari total pagu anggaran Rp695,2 triliun.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, program yang memiliki desain penyaluran simpel dan program existing memiliki eksekusi yang lebih cepat. Contohnya, program bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan sebagainya.

"Namun apabila belum dan merupakan program usulan baru, kami melihat ada yang betul-betul sangat challenging sehingga eksekusi butuh waktu. Ini yang oleh oleh presiden meminta kementerian/lembaga dalam membuat dan desain program harus simpel dan akuntabel," ujarnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI, Senin (24/8).

Ia menyebutkan dari pagu anggaran PEN senilai Rp695,2 triliun, sebanyak Rp387,91 triliun sudah memiliki daftar isian pelaksana anggaran (DIPA). Sementara itu, sebesar Rp151,36 triliun belum memiliki DIPA, sedangkan Rp155,96 triliun diberikan tanpa DIPA karena dalam bentuk insentif perpajakan.

Dilihat per bidangnya, maka penyerapan anggaran paling besar adalah bidang perlindungan sosial sebesar Rp93,18 triliun. Jumlah itu setara 49,7 persen dari pagu anggaran Rp203,91 triliun.

Alokasinya untuk program PKH sebesar Rp26,6 triliun, kartu sembako Rp26,3 triliun, bantuan sembako untuk wilayah Jabodetabek Rp3,4 triliun, dan bantuan tunai non Jabodetabek Rp18,6 triliun. Kemudian, program Kartu Prakerja sebesar Rp5,3 triliun, diskon listrik Rp3,5 triliun, dan BLT dana desa Rp9,6 triliun.

"Kami semua tahu covid mempengaruhi hampir seluruh masyarakat sehingga perlindungan sosial diekspansi mencapai mendekati 60 persen penduduk, mendapatkan paling tidak beberapa bantuan dari pemerintah melalui berbagai program," paparnya.

Menyusul realisasi program dukungan kepada pelaku UMKM sebesar Rp44,63 triliun. Jumlah tersebut setara 37,2 persen dari pagu anggaran Rp123,47 triliun.

Rincian realisasinya untuk penempatan dana sebesar Rp41,2 triliun, pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Rp1 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah Rp270 miliar, dan subsidi bunga UMKM Rp2,16 triliun.

"Kami terus melakukan perluasan dalam pelaksanaan bantuan UMKM termasuk penempatan dana di bank Himbara dan BPD dan sedang dipertimbangkan di luar Himbara dan BPD," katanya.

Lebih lanjut, penyaluran program insentif bagi dunia usaha mencapai Rp17,23 triliun. Angka itu setara 14,3 persen dari pagu anggaran Rp120,61 triliun.

Kemudian program dukungan bari sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daeah (pemda) mencapai Rp12,4 triliun. Jumlah tersebut setara 13,1 persen dari pagu anggaran Rp106,05 triliun.

Lalu, realisasi anggaran sektor kesehatan sebesar Rp7,36 triliun. Angka itu setara 13,98 persen dari pagu anggaran Rp87,55 triliun.

Penyaluran dana kesehatan itu meliputi insentif kesehatan pusat dan daerah sebesar Rp1,86 triliun, santunan kematian kepada 69 tenaga kesehatan yang meninggal dunia Rp21,6 miliar, penyaluran melalui gugus tugas Rp3,22 triliun, dan insentif PPN kesehatan Rp2,26 triliun.

Namun, pemerintah belum menyalurkan anggaran untuk pembiayaan korporasi dari pagu anggaran Rp53,57 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran yang sudah memiliki DIPA baru Rp15,5 triliun, sedangkan mayoritas yakni Rp34,7 triliun belum memiliki DIPA. Sedangkan Rp3,4 triliun dari pagu anggaran tidak menggunakan DIPA.

Bendahara negara mengatakan pemerintah melakukan sejumlah percepatan dalam realisasi pembiayaan korporasi.

"DIPA untuk beberapa PMN BUMN sudah terbit dan dalam proses final lalu bisa diikuti pencairan sehingga akan terjadi pelaksanaan terutama untuk PMN BUMN untuk pembiayaan korporasi," tuturnya.

Sejalan dengan itu,  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis realisasi anggaran akan meningkat sejalan dengan percepatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial (bansos). Selain itu, ada program bansos lain yang akan segera direalisasi.

"Yang dalam waktu dekat ini adalah banpres (bantuan presiden) produktif atau subsidi gaji di bawah Rp5 juta," tuturnya.

Di sisi lain, ia mengatakan pemerintah senantiasa melihat realisasi anggaran kementerian/lembaga dari waktu ke waktu. Tujuannya, bila ada anggaran yang tidak terpakai, maka bisa dialihkan ke pos lain yang lebih penting.

"Kepada kementerian, kami sudah sampaikan bahwa anggaran yang tidak terserap dialihkan kepada program yang mendukung produktivitas," jelasnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengaku percaya diri bahwa pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan. Hal ini tercermin dari berbagai kegiatan ekonomi di masing-masing sektor yang sudah bergerak lagi.

"Apalagi didukung harga komoditas yang sudah membaik, baik harga minyak, harga nikel, logam mulia, atau kelapa sawit. Kami harap ekspor kelapa sawit sampai akhir tahun angkanya tidak berbeda dengan tahun lalu," terangnya.

Sementara dari sisi kesehatan, ia juga optimis ada perbaikan. Hal ini terlihat dari jumlah pasien positif virus corona yang sembuh di Indonesia mencapai 70 persen dari jumlah kasus.

"In lebih tinggi daripada global secara rata-rata yang 68,1 persen, fatality rate bisa ditekan sampai 4,35 persen, walau masih sedikit di atas global rata-rata, namun sudah jauh menurun dibanding bulan-bulan sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dua kali marah dan menegur jajaran menteri dalam kabinetnya. Pada 7 Juli lalu, Jokowi menyindir para menteri soal serapan anggaran. 

Selang satu bulan, Jokowi kembali menegur para menteri akibat realisasi anggaran untuk penanganan covid-19 yang masih rendah, pada rapat Senin (3/8). Bahkan ada kementerian/lembaga yang belum memiliki Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) penanganan covid-19.

Bahkan, menurutnya, beberapa kementerian/lembaga itu tidak memahami prioritas yang harus dikerjakan saat ini.

"Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, masih kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ujar Jokowi saat itu.

[Gambas:Video CNN]